JAKARTA UTARA, Cybernewsnasional.com – Dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program JKN di wilayah Jakarta Utara, BPJS Kesehatan mengajak para pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi di wilayah Jakarta Utara untuk meningkatkan memastikan seluruh masyarakat di Jakarta Utara telah terdaftar aktif menjadi peserta JKN.
Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Utara, Ropik Patriana dalam Forum Komunikasi dengan para
pemangku kepentingan yaitu Walikota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil), Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes), Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota (Sudinakertrans) dan juga Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Utara di Kantor Walikota Jakarta Utara.
“Saat ini pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di wilayah Jakarta Utara mencapai lebih dari 95%. Akan tetapi ada sejumlah peserta JKN yang dinonaktifkan oleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). BPJS Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan Sudinsos kemarin dan memang diperlukan koordinasi dengan Pusdatin serta dengan Pemerintah Kota Jakarta Utara. Permasalahan saat ini utamanya adalah peserta yang non aktif tersebut tidak ada datanya sehingga berpotensi mendatangkan keluhan di masyarakat. Pekerja yang sudah tidak bekerja lagi tidak segera mendaftarkan kembali sebagai peserta JKN dari segmen lain. Mereka juga tidak mempunyai jaminan kesehatan,” ujar Ropik.
Ropik mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Utara akan berkeliling ke setiap kelurahan untuk menghimbau peserta dapat mengecek keaktifan
kepesertaan JKNnya. Ropik mengharapkan minimal peserta mengetahui kalau tidak aktif apa yang harus dilakukan. Ropik juga menginginkan seluruh masyarakat dapat mengecek di aplikasi Mobile JKN aktif atau tidaknya.
“Yang menjadi fokus berikutnya ketika kita sudah mencapai UHC adalah peserta JKN tidak bisa akses pelayanan kesehatan. Yang artinya UHC itu akan sia-sia jika tidak dibarengi oleh kemudahan dan kepuasan peserta mengakses layanan JKN. Saat ini kami sedang mengkampanyekan Janji Layanan JKN yang juga diimplementasikan
oleh fasilitas kesehatan. Kami ingi menyamaratakan dan ingin memudahkan yaitu administrasi peserta agar mudah, cepat dan setara. Kami sudah tidak meminta lagi fotokopi berkas dari pasien JKN yang berobat. Dan hampir semua fasilitas kesehatan di Jakarta Utara sudah tidak ada lagi meminta lagi fotokopi. Dan saat berobat pun jika tidak membawa kartu, bisa pakai NIK peserta,” ujar Ropik.
BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Utara dalam forum komunikasi tersebut menghimbau agar tidak membeda-bedakan pelayanan kesehatan peserta JKN dengan peserta non JKN.
Ropik mengharapkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di sini untuk turut serta dalam mendukung dan memberikan layanan terbaik kepada peserta JKN melalui implementasi Janji Layanan JKN. Untuk itu BPJS Kesehatan dan stakeholder harus saling bersinergi dalam upaya meningkatkan mutu layanan kepada peserta JKN.
“Kami sebagai pemerintah kota selalu mendukung penuh Program JKN beserta mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN. Jika ada kegiatan yang
mempunyai massa yang cukup besar, kami akan menyediakan waktu dan tempat kepada BPJS Kesehatan agar bisa menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat. Dan juga kami akan siap membantu untuk menghimbau dan mendampingi masyarakat mengunduh Mobile JKN,” ujar Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Utara Muhammad Andri.
Andri juga berkomitmen untuk melakukan pemantauan kepada fasilitas kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada peserta JKN. Ia akan selalu
mengingatkan kepada rumah sakit dalam ada forum komunikasi rumah sakit. Karena menurut Andri, keluhan yang masuk terkait layanan kesehatan pasti akan termasuk keluhan pelayanan pemerintah.
***(Sunarno)***
