KOTA TANGERANG, Cybernewsnasional.com – Belum cairnya tunjangan kinerja (Tukin) para aparatur sipil negara (ASN) di Kota Tangerang jadi perhatian anggota DPRD.
Andri S. Permana, Ketua Fraksi PDI-P meminta agar pembentukan Pansus laporan pertanggungjawaban (LKPJ) yang rencananya akan dilakukan pada Selasa 26 Maret 2024 ditunda sementara.
Andri Permana yang juga menjadi Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangerang mengatakan, terhambatnya pembayaran tunjangan kinerja para ASN di Kota Tangerang menunjukkan bahwa Pj. Walikota Tangerang Dr. Nurdin tidak becus dalam mengelola anggaran daerah khususnya dalam mengelola anggaran belanja pegawai.
“Tersendatnya pembayaran tunjangan kinerja para ASN menunjukkan bahwa PJ Walikota tidak mampu dalam mengelola anggaran,” ujar politisi yang digadang-gadang bakal mencalonkan diri dalam Pilkada nanti, Senin 25 Maret 2024.
Andri mengatakan, keterlambatan pembayaran tukin akan berpengaruh terhadap pelayanan di Kota Tangerang. Terlebih saat ini mayoritas para ASN sedang menjalani ibadah puasa ramadan 1445 hijriah.
Andri berharap, PJ Walikota Tangerang Nurdin tidak dzolim dan segera mencairkan anggaran untuk membayar tukin ASN.
“PJ Walikota Tangerang jangan dzolim kepada para pegawai. Tukin pegawai harus segera dibayarkan, kasihan para ASN sudah bekerja secara profesional,” imbuhnya.
“Jika tukin tidak segera dibayarkan dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas pelayanan,” tambahnya.
Sementara itu, Pj. Walikota Tangerang Dr. Nurdin mengatakan, pihaknya sedang memproses pencairan tukin ASN.
“Tunjangan hari raya (THR) sedang kita proses dan Perwalnya sudah ditandatangani tadi sesuai Permendagri mudah mudahan segera cair,” ujarnya kepada wartawan, Senin 25 Maret 2024
Nurdin mengatakan, Pemkot Tangerang saat ini sedang merumuskan penyaluran tukin ASN.
“Untuk Tukin karena ini menyangkut dengan kinerja, tadi temen-temen sedang merumuskan untuk penyalurannya seperti apa terkait kinerja dari masing-masing pegawai atau organisasi perangkat darah ( OPD,)” imbuhnya.
“Bisa jadi antara satu OPD dengan OPD lainnya akan berbeda jumlah yang diterima karena menyangkut dengan prestasi kerja dan capaian kinerja dari masing-masing OPD,” pungkasnya. (Ups)
