BEKASI, MCNN.com – Warga Kertasari, Pebayuran kabupaten Bekasi menanyakan keterbukaan pendapatan hasil sewa puluhan hektar sawah kas desa yang di sewakan di kelurahan Kertasari.
Dari jumlah 18 hektar sawah yang di sewakan para penyewa harus membayar sebesar 8 juta per hektar yang di dikolektifkan oleh pihak kelurahan.
Sanan salah satu penyewa mengatakan bahwa dirinya menyewa dengan nominal sebesar 8 juta per hektar.
” Benar saya menyewa per hektar sebesar 8 juta, ” katanya ( 19/05/2021).
Sanan pun menambahkan, bahwa diriny tidak keberatan dengan jumlah nominal tersebut, akan tetapi dia mengharapkan para penggarap ( penyewa) harusnya berasal dari masyarakat Kertasari Pebayuran.
” Sawah sebaiknya digarap oleh masyarakat Kertasari bukan pihak luar, nyatanya sekarang paling luas dikuasi oleh pihak luar, tandasnya.
Hal senada dikatakan Masyuri, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM) kelurahan Kertasari, beliau mengatakan bahwa seharusnya ada keterbukaan pendapatan perihal Tanah Kas Desa.
” Uang hasil sewa harus transparan, sesuai Perda tahun 2008 itu kan jelas hasil dari sewa tersebut harus digunakan juga untuk kepentingan masyarakat, nyatanya hanya dinikmati segelintir orang, jelasnya.
Sementara itu Sekertaris Kelurahan, Radim Iryanto menjelaskan bahwa setelah perubahan status wilayah di Kertasari, asset sawah selanjutnya di awasi dan di kelola oleh Kelurahan.
” Setahu saya kita setor ke Pemda sebesar 1.7 juta per hektar ada kok surat tanda terimanya, jelasnya ( 19//05/2021).
Sebelumnya, Kertasari adalah sebuah desa dengan jumlah penduduk kedua terpadat setelah desa Bantarjaya di kecamatan Pebayuran.
Setelah berubah bentuk pemerintahan dari desa ke kelurahan, maka secara otomatis asset desa berupa Tanah Kas Desa ( TKD) menjadi hak kelurahan untuk mengawasi dan mengelolanya.
Tanah yang dulu menjadi Tanah Kas Desa ( TKD ) seluas kurang lebih 18 hektar berupa tanah sawah dan 2 hektar berupa taman yang diperuntukan untuk masyarakat.* ( Apen)
