SUKABUMI, CYBERNEWSNASIONAL.COM – Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri bersama Sekretaris Daerah Ade Suryaman hadir pada Exit Meeting Pemeriksaan terperinci BPK RI perwakilan Prop Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemkab Sukabumi TA 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pendopo Sukabumi, dan dihadiri oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi, BPKAD, Bapenda, DPU, Disperkim, DPMPTSP, Disdagin, BPBD, RSUD Sekarwangi, RSUD Palabuhanratu serta RSUD Sagaranten Senin (17/04/2023)
Pelaksanaan pemeriksaan terperinci merupakan tahap akhir pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kab Sukabumi tahun 2022 yang dilaksanakan oleh tim BPK Perwakilan Prov Jawa Barat.
Ketua tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Jawa Barat Iman Budiman menyampaikan bahwa pemeriksaan fokus pada Sistem Pengawasan Internal baik pemeriksaan belanja, pemeriksaan kinerja, penyusunan atas pertanggungjawaban keuangan dan menilai atas kepatuhan Undang Undang.
Menurut Iman pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas. BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara dengan maksud mengidentifikasi dan menemukan permasalahan yang ada pada pengelolaan kegiatan entitas yang diperiksa.
Selanjutnya Iman Budiman menyerahkan hasil Pemeriksaan BPK RI Jawa Barat kepada Pemerintah Kab Sukabumi diterima oleh Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri
Wakil Bupati Sukabumi dalam sambutanya menyatakan bahwa Pemeriksaan untuk mengetahui sampai sejauh mana laporan keuangan ini menjadi perhatian semua, hingga bagaimana Good governance bisa di laksanakan dengan efektif
” Kedatangan tim pemeriksa BPK RI perwakilan Jabar diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja perangkat daerah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan,” ujarnya.
Wabup berharap dari rekomendasi BPK RI tidak memperngaruhi terhadap opini yang akan diberikan oleh BPK RI sehingga Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian yang ke-sembilan kali nya.
” Kami perintahkan kepada para kepala perangkat daerah yang dikoordinir oleh Inspektur untuk menyusun rencana aksi atas penyelesaian tindak lanjutnya sesuai yang direkomendasikan oleh BPK RI” ungkapnya
(A Zazuli)
