Menggandeng FDSI dan Media Wartain.com, BP2MI Sosialisasikan Maraknya TPPO

SUKABUMI, CYBERNEWSNASIONAL.COM – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggandeng Forum Diskusi Sinergi Indonesia (FDSI) dan Media Wartain.com sosialisasikan maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kegiatan dilaksanakan di Aula Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Rabu (27/12/2023) dan dihadiri berbagai stakeholder terkait.

Dengan mengusung tema “Pencanangan Desa Sadar Anti Perdagangan Orang”, kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat khususnya di tingkat desa semakin melek terhadap imbas negatif dari TPPO.

Hadir dalam perhelatan, perwakilan BP2MI, BP3MI Jabar, P4MI Satgas Mafia PMI, Staff Ahli Bupati Sukabumi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sukabumi, Kanit Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Polres Sukabumi.

Turut serta dalam perhelatan, Komunutas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kawan PMI Kabupaten Cianjur, aparatur Pemerintah Kecamatan Cikembar, Kepala Desa se-Kecamatan Cikembar, Ketua dan Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sukabumi Raya dan tamu undangan lain.

Dalam sambutannya Staf Ahli Bupati Sukabumi Bidang SDM Jujun Junaedi mengapresiasi langkah yang gagas oleh BP2MI serta penggiat TPPO yang dihadiri ratusan peserta ini hari ini.

Jujun menambahkan TPPO merupakan tindak kejahatan serius yang harus segera di tanggulangi, terlebih kasus TPPO sebagian besar menyasar kelompok rentan khususnya perempuan dan anak.

“Kita ketahui bahwa TPPO merupakan tindak kejahatan yang sangat luar biasa, semaksimal mungkin kita harus mengakhiri ataupun mengurangi terjadinya TPPO. karena kita ketahui bahwa tppo ini menyasar kepada kelompok rentan yaitu perempuan dan anak ini menjadi kekhawatiran kita selaku pemerintah daerah,” ujarnya.

Jujun mengungkap tiga langkah awal yang menjadi bentuk pencegahan TPPO. Langkah awal yang taktis yaitu tertibnya administrasi kependudukan.

“Administrasi kependudukan yang tidak sesuai prosedur menjadi salah satu jalan lolosnya praktik TPPO oleh karena itu melalui forum ini kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi hal pertama yang bisa di lakukan untuk mencegah tppo yaitu melakukan re-administrasi kependudukan,” tegasnya.

Langkah kedua yaitu pentingnya pendampingan keluarga dalam mengontrok penggunaan media sosial yang memberi salah satu pengaruh besar terjadinya TPPO.

“Kedua pendampingan keluarga untuk tidak larut dan kontrol media sosial terjadinya tppo akibat penggunaan medsos yang tidak terkontrol karena pengaruh medsos sangat luar biasa,” tambahnya.

Langkah Selanjutnya yaitu perlunya sinergitas antara pemerintah dan para stakeholder dalam berkoordinasi menanggulangi TPPO.

“Kerjasama pemerintah kabupaten dan pemdesa sangat diperlukan, karena terbatasnya keberadaan dinasa- dinas yang menanggulangi TPPO sangat sedikit, tetapi hal tesebut bisa ditanggulangi dengan koordinasi dibantu oleh kader- kader di desa dan pekerja penggiat anti TPPO,” pungkasnya.

Dalam even tersebut, perwakilan dari BP2MI mengungkap berbagai fakta dan kondisi khususnya kasus TPPO dengan korban cukup banyak dari Jawa Barat, diantaranya dari Kabupaten Sukabumi serta mengajak semua pihak bersama-sama memberantasnya.

Senada dengan hal itu, Kadis DP3A didampingi paparan dari Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, Agus, dilanjutkan oleh Kanit PPA Polres Sukabumi IPDA Lukman Hakim mengungkapkan hal serupa.

Beberapa ancaman hukum pidana dibeberkan untuk para mafia TPPO. Selain itu DP3A, Polres Sukabumi serta Disnakertrans Kab.Sukabumi menghimbau seluruh pihak terkait, khususnya dari struktur terbawah yakni tingkat desa untuk bersama peduli dan turut serta “Sikat Habis Sindikat Mafia TPPO”.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Satgas TPPO yang khusus dibentuk BP2MI, Hengki yang menyebut atensi Presiden Jokowi terkait TPPO yang saat ini telah dianggap “Kondisi Darurat” di NKRI sehingga negara benar- benar hadir untuk melindungi masyarakat agar terhindar dari kejahatan tersebut.

Paparan Hengki ditutup dengan jargon BP2MI yaitu Sikat Sindikat Mafia TPPO dan “Lindungi PMI dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki”.

Kegiatan ditutup dengan pemberian plakat penghargaan pada beberapa stakeholder terkait dan foto bersama.

(A Zazuli)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.