Jakarta, Cybernewsnasional.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melihat bahwa kehadiran Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) memang bisa mendukung kelancaran distribusi logistik.
Hal itu disampaikan Menhub saat memberikan sambutan membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APBMI Tahun 2023 bertema ‘Memperkuat Kerjasama dan Kemitraan Antara PBM Dengan BUP Sesuai Prinsip Kesetaraan dan Keadilan Dalam Berusaha,’ pada Jumat (3/11/2023) di Hotel Holiday Inn Gajah Mada, Jakarta.
“Saya melihat bahwa apa yang dilakukan sudah cukup baik di Jakarta, khususnya sudah memberikan suatu kolaborasi yang baik dan bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain,” tutur Menhub Budi.
Oleh karenanya, lanjut Menhub, Dirjen (Hubla) dan para direktur serta teman-teman dari Pelindo dan direksi, amati yang sudah dilakukan di Jakarta (Pelabuhan Tanjung Priok) dan diberlakukan di daerah.
“Sekali lagi saya ucapkan terimakasih, semoga APBMI bisa memberikan suatu solusi bagaimana cost (biaya) logistik menjadi lebih efisien, sehingga Indonesia menjadi negara yang kompetitif di dunia. Karena kompetisi kita bukan antara kita tetapi kita membuat kompetisi antara negara-negara lain,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP APBMI Juswandi Kristanto saat memberikan sambutan mengungkapkan keresahannya terhadap keadaan perusahaan bongkar muat (PBM) yang berada di daerah luar Jakarta.
Juswandi mengatakan bercermin dari Pelabuhan Tanjung Priok, yang (bisa menerapkan) B to B (business to business) dengan Pelindo, tapi di pelabuhan lain (luar Jakarta) masih sangat miris.
“Saya pernah bertanya kepada teman-teman (PBM) di daerah agar meniru seperti di Pelabuhan Tanjung Priok yang kondusif, dijawab bagaimana kami bisa meniru sedangkan kami harus membayar upah TKBM (tenaga kerja bongkar muat) sebesar 70 persen dari OPP/OPT,” ujarnya.
Dijelaskannya lagi, jika 70 persen hanya untuk TKBM, maka 30 persennya untuk biaya alat, dan sebagainya. Sangat besar upah TKBM di pelabuhan-pelabuhan di daerah luar Jakarta. Berbeda dengan Pelabuhan Tanjung Priok yang berkisar 25 persen biaya untuk TKBM, maka bisa B to B dengan BUP.
“Ini adalah aspirasi dan curhatan para anggota saya pak. Saya bersyukur bapak bisa hadir dan semoga dapat mendengar dan menerimanya,” pintanya.
Terlepas hal itu, Juswandi menyampaikan bahwa APBMI adalah garda terdepan yang melakukan kegiatan kelancaran arus bongkar muat di pelabuhan yang mengutamakan safety first.
Menurut Juswandi, PBM selalu memposisikan diri sebagai petani dan BUP sebagai pemilik sawah. Sebagai petani penggarap kami tahu diri bahwa berkewajiban membayar ‘pajak’ kepada pemilik sawah dengan skema B to B.
Atas dasar itu, APBMI pernah melakukan MoU dengan PT Pelindo sebagai BUP saat Rakernas APBMI tahun 2022 di Parapat Sumatera Utara. Namun ada beberapa poin yang masih tarik ulur sehingga menjadi kendala membuat perjanjian/kontrak yang mengikat secara hukum.
Rakernas APBMI 2023 juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Kadishub Syafrin Liputo, Dirjen Hubla yang diwakili oleh Dirlala Capt Hendri Ginting, Dirut Pelindo yang diwakili oleh Direktur Pengelola Putut Sri Muljanto, dan para asosiasi terkait serta seluruh pengurus DPW APBMI seluruh Indonesia. (KN)
