KOTA TANGERANG, Cybernewsnasional.com – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam berbagai aliansi, baik Organisasi masyarakat, kemahasiswaan maupun lembaga swadaya masyarakat memblokade jalan pintu masuk Kantor Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, pada Rabu (20/12/2023) sore.
Aksi mereka merupakan bentuk tuntutan agar Kota yang berjuluk akhlakul karimah ini dapat dipimpin oleh Pj Walikota yang berasal dari Kota Tangerang dan bukan penunjukan langsung dari pemerintah pusat yang tidak mengetahui kultur dan budaya masyarakatnya.
Kedua akses masuk pintu gerbang Puspem Kota Tangerang ditutup dengan aksi yang disertai dengan dua spanduk panjang bertuliskan “Tolak Pj Walikota Dari Luar Daerah”. Pengendara roda empat yang hendak melintas pun terpaksa harus memutar balik kendaraannya.
“Mohon maaf para pengendara kami minta waktunya sebentar (melakukan aksi). Ini juga demi kepentingan masyarakat Kota Tangerang,” ujar salah satu peserta aksi melalui pengeras suara.
Koordinator Aksi, Saipul Basri mengatakan, aksi demo ini merupakan aksi lanjutan menolak Pj Walikota yang bukan berasal dari pejabat Pemkot Tangerang. Menurutnya, aksi penolakan ini akan terus dilanjutkan hingga pemerintah pusat mengakomodir aspirasi dari masyarakat Kota Tangerang.
“Pejabat pusat itu tidak memahami kondisi di Kota Tangerang. Tentunya akan berdampak pada segi kebijakan maupun program-program yang akan dijalankan ke depan,” ujar Marsel.
Ia, berharap agar pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri bisa menunjuk pejabat dari Pemkot Tangerang sebagai Pj Walikota mendatang.
“Yang lebih memahami kondisi wilayah dan karakteristik masyarakat Kota Tangerang ya pejabat dari Pemkot Tangerang itu sendiri. Karena mereka memang mengabdi di Kota Tangerang,” ucapnya.
Senada disampaikan Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kota Tangerang Tono Darussalam yang turut hadir dalam aksi tersebut.
Menurutnya program pembangunan di Kota Tangerang bisa terhambat jika dipimpin oleh Pj Walikota yang bukan berasal dari Pemkot Tangerang.
Sebab, pejabat pusat belum tentu memahami kondisi wilayah Kota Tangerang. Sebaliknya, yang memahami kondisi di Kota Tangerang itu tentunya pejabat dari Pemkot Tangerang.
“Bisa menghambat. Karena, ya itu tadi, pejabat pusat tidak memahami kondisi wilayah dan masyarakat di Kota Tangerang. PP Kota Tangerang akan terus konsisten menyuarakan penolakan terhadap pejabat pusat untuk menduduki jabatan sebagai Pj Walikota Tangerang,” pungkasnya. (Ups)
