KOTA TANGERANG, Cybernewsnasional.com — Fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape memunculkan tanggapan dari pelaku usaha dan pengguna di Kota Tangerang. Mereka menghargai keputusan MUI, tetapi meminta pemerintah mempertimbangkan berbagai dampak sebelum menerapkan kebijakan pelarangan peredaran vape secara menyeluruh.
Perwakilan manajemen Violet Vape Store Tangerang, A Mardhatillah Sukandar atau akrab disapa Dodit, menilai pemerintah perlu melakukan kajian secara komprehensif sebelum mengambil keputusan yang berdampak terhadap industri rokok elektrik.
Dodit mengaku menghormati Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026. Namun, ia menyayangkan keputusan tersebut karena menurutnya belum mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan dengan produk, tujuan penggunaan, hingga dampak ekonominya.
“Kami menghargai keputusan tersebut, tapi kami menyayangkan karena keputusan tersebut terkesan cukup mendadak tanpa ada kajian yang kuat terhadap produk, tujuan produk, dampak, dan lain-lain,” ujar Dodit saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (12/11/2026).
Menurut Dodit, pemerintah tidak hanya perlu melihat persoalan vape dari sisi kesehatan, tetapi juga memperhitungkan nasib pekerja yang menggantungkan penghasilan dari industri rokok elektrik.
Ia menyebut, berdasarkan data terakhir yang dimilikinya pada pertengahan 2026, industri vape melibatkan lebih dari 200 ribu tenaga kerja. Jika menghitung anggota keluarga para pekerja, jumlah masyarakat yang berpotensi terdampak diperkirakan mencapai sekitar 350 ribu orang.
Dodit mengatakan, pelarangan total berpotensi memutus mata pencaharian berbagai profesi, mulai dari vaporista, marketing, sales, bagian keuangan, administrasi, hingga staf gudang.
“Kalau vape dilarang, akan ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, mulai dari vaporista, marketing, sales, finance, admin, sampai staf gudang. Apalagi dalam kondisi sekarang mencari pekerjaan juga tidak mudah,” katanya.
Pelaku Usaha Khawatir Aset dan Investasi Merugi
Dodit mengungkapkan, Violet Vape Store hingga kini belum mengalami penurunan transaksi penjualan secara signifikan. Kendati demikian, sejumlah pelanggan mulai mempertanyakan kelanjutan usaha vape dan menyampaikan kekhawatiran kepada karyawan toko.
Ia menegaskan, pihaknya akan mengikuti peraturan pemerintah apabila nantinya negara benar-benar memberlakukan larangan peredaran vape.
Namun, kebijakan tersebut juga mengharuskan pelaku usaha mempersiapkan kemungkinan beralih ke industri lain. Selain kehilangan sumber pendapatan, mereka berpotensi menanggung kerugian dari biaya sewa tempat, aset usaha, hingga persediaan barang yang tidak lagi dapat dipasarkan.
Terkait risiko kesehatan, Dodit tidak menampik bahwa vape bukan produk yang sepenuhnya bebas risiko. Namun, ia meminta pemerintah melihat konteks penggunaannya, terutama bagi perokok yang menjadikan rokok elektrik sebagai alternatif untuk mengurangi konsumsi rokok konvensional.
Menurutnya, sebagian besar pelanggan Violet Vape Store merupakan perokok yang ingin mengurangi konsumsi rokok karena alasan kesehatan maupun ekonomi.
Ia khawatir, apabila pemerintah melarang vape tanpa mempertimbangkan pola konsumsi penggunanya, sebagian masyarakat justru kembali mengonsumsi rokok konvensional.
Mengenai dugaan perangkat vape menjadi sarana penyalahgunaan narkotika, Dodit mengaku tidak sependapat jika seluruh produk dan pengguna vape dianggap berkaitan dengan peredaran zat terlarang.
Ia mengklaim belum pernah menemukan praktik penyalahgunaan tersebut di lingkungan toko maupun pada produk legal yang dipasarkan Violet Vape Store.
Untuk menjaga kualitas dan legalitas produk, pihaknya mengaku memilih pemasok dan distributor terpercaya, memperhatikan pita cukai, serta mengikuti perkembangan informasi melalui asosiasi industri vape.
Dodit juga menegaskan Violet Vape Store telah menerapkan pembatasan penjualan kepada anak di bawah umur sejak awal beroperasi. Menurutnya, kebijakan tersebut semakin diperketat sejak industri vape mulai mendapatkan regulasi di Indonesia pada 2018.
Baca Juga: MUI Haramkan Vape, Presiden dan DPR Didesak Segera Susun UU Pelarangan
Pengguna Vape Minta Pengawasan Diperketat
Pandangan serupa disampaikan Arpan (25), pengguna vape aktif asal Kota Tangerang. Ia menghargai keputusan MUI, tetapi menilai pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil kebijakan pelarangan secara menyeluruh.
“Menurut saya, setiap fatwa pasti punya pertimbangan tersendiri, terutama dari sisi kesehatan dan agama. Saya menghargai keputusan MUI, tetapi persoalan vape juga perlu dilihat dari berbagai aspek, bukan hanya dari satu sudut pandang,” ungkap Arpan.
Arpan menilai pemerintah sebaiknya memperketat pengawasan terhadap produsen, distributor, toko vape, hingga kandungan cairan atau liquid yang beredar di pasaran.
Menurutnya, pengawasan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana mengonsumsi narkotika dan zat terlarang lainnya.
“Jangan sampai perangkat yang awalnya digunakan untuk konsumsi nikotin justru dimanfaatkan untuk peredaran narkotika,” katanya.
Arpan mengaku mulai menggunakan vape karena penasaran dengan beragam pilihan rasa liquid yang tersedia. Selain itu, ia menilai rokok elektrik tidak meninggalkan bau seperti rokok konvensional.
Ia menyebut telah menggunakan vape selama sekitar enam hingga tujuh tahun. Selama periode tersebut, Arpan mengaku belum merasakan dampak tertentu terhadap kondisi kesehatannya. Namun, pengakuan tersebut merupakan pengalaman pribadi dan bukan bukti bahwa vape aman bagi kesehatan.
Arpan mengaku sudah mengetahui polemik fatwa MUI. Untuk sementara, ia masih akan menggunakan rokok elektrik selama pemerintah belum memberlakukan larangan resmi.
“Selagi belum benar-benar dilarang oleh negara, saya akan tetap menggunakannya,” ujarnya.
Meski demikian, Arpan menyatakan akan mencari alternatif lain apabila pemerintah benar-benar melarang peredaran vape. Ia juga berencana berusaha menghentikan kebiasaan tersebut.
Jangan Generalisasi Pengguna Vape dengan Narkoba
Arpan mengakui penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika merupakan persoalan yang harus ditangani secara serius. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh pengguna rokok elektrik sebagai bagian dari penyalahgunaan narkoba.
“Menurut saya, tidak semua pengguna vape terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Jadi, yang perlu diperangi adalah penyalahgunaan perangkat dan peredaran zat terlarang, bukan menggeneralisasi seluruh penggunanya,” tutupnya.
Baik Dodit maupun Arpan berharap pemerintah mempertimbangkan dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi sebelum mengambil keputusan terkait masa depan industri rokok elektrik.
Keduanya lebih mendorong penguatan pengawasan, pembatasan usia pengguna, serta regulasi terhadap produk dan distribusi vape dibandingkan pelarangan secara menyeluruh.
Di sisi lain, Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tetap menjadi ketetapan keagamaan yang mengharamkan penggunaan, produksi, dan perdagangan vape. Sementara itu, rekomendasi MUI kepada Presiden dan DPR untuk menyusun undang-undang pelarangan merupakan dorongan kebijakan yang masih memerlukan tindak lanjut pemerintah dan pembentuk undang-undang.
(Ups)
