JAKARTA.Cybernewsnasional.com-Bea Cukai Watch (BCW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pihak yang mencopot segel di akses ruang kerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.
Persoalan tersebut terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Rabu (9/9/2026). Dalam persidangan, disebutkan bahwa tim KPK sebelumnya memasang KPK line di pintu akses menuju ruang kerja Dirjen Bea Cukai. Namun, ketika petugas kembali ke lokasi, segel tersebut sudah tidak terpasang.
Koordinator BCW Jimmy Endey mengatakan, pencopotan segel tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Menurutnya, penyegelan dilakukan karena penyidik menduga terdapat bukti atau barang bukti yang diperlukan dalam penanganan perkara.
“Kalau tim KPK tidak pernah melepas segel itu, pertanyaannya sederhana: siapa yang mencopotnya?” kata Jimmy di Sekretariat BCW, Jalan Saharjo 123, Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2026).
Jimmy meminta KPK menelusuri pencopotan segel melalui rekaman CCTV, catatan akses ruangan, serta keterangan petugas keamanan dan pihak yang berada di lokasi.
“Gedung Bea Cukai bukan tempat tanpa pengawasan. Buka CCTV, periksa siapa yang punya akses, siapa yang masuk, dan siapa yang mengetahui pencopotan segel itu,” ujarnya.
KPK Diminta Pastikan Barang Bukti Tetap Utuh
KPK sebelumnya membenarkan pernah menyegel ruangan tersebut dalam rangkaian operasi tangkap tangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyegelan dilakukan karena terdapat dugaan bukti atau barang bukti yang diperlukan penyidik di lokasi.
Jimmy menilai penjelasan tersebut semakin menegaskan pentingnya pengusutan. KPK, kata dia, perlu memastikan apakah ada pihak yang memasuki ruangan setelah segel dicopot dan apakah dokumen, perangkat elektronik, atau benda lain di dalamnya tetap dalam kondisi semula.
“Kami tidak mengatakan Dirjen Bea Cukai yang mencopot segel. Jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Tapi justru karena belum diketahui siapa pelakunya, KPK harus mengusutnya sampai terang,” tegasnya.
BCW juga meminta KPK menjelaskan apakah ruang kerja tersebut akhirnya digeledah setelah segelnya diketahui hilang.
Jimmy mengatakan KPK tidak perlu membuka materi penyidikan yang bersifat rahasia. Namun, tindak lanjut atas pencopotan segel perlu dijelaskan karena persoalan tersebut telah terungkap dalam persidangan.
“Yang kami minta sederhana. Cari siapa yang mencopotnya, siapa yang memerintahkan jika memang ada perintah, siapa yang masuk setelah segel dibuka, dan pastikan tidak ada barang bukti yang berubah atau hilang,” katanya.
Menurut Jimmy, pengusutan tersebut penting untuk menjaga kewibawaan penyidikan KPK. Ia berharap persoalan hilangnya segel tidak berhenti sebagai pertanyaan yang menggantung.
“Jangan sampai yang hilang ternyata bukan cuma segelnya,” ujar Jimmy.
(Sunarno)
