TANGERANG, Cybernewsnasional.com – Pimpinan Tingkat Perusahaan (PTP) SBGTS menggelar Webinar Hukum Nasional bertema “Krisis Independensi Pengawas Ketenagakerjaan” dengan subtema “Mengapa Penegakan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan Sangat Jarang Menyentuh Pemilik Modal Besar?” pada Sabtu (13/6/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Google Meeting ini bertujuan meningkatkan literasi hukum serta kesadaran serikat pekerja, serikat buruh, dan masyarakat terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih menjadi perhatian publik.
Webinar menghadirkan F. Marasabessy, S.H., M.Kn, dosen tetap Institut Asy Syukriyyah, dan Sigid Dwi Prasetiyo, S.H., Kepala Divisi Hukum dan Advokasi SBGTS sebagai narasumber. Acara dipandu oleh M. Saddam Husein, Koordinator Lapangan SBGTS PI yang juga mahasiswa Institut Asy Syukriyyah.
Dalam pemaparannya, para narasumber mengulas berbagai tantangan yang dihadapi pengawas ketenagakerjaan, mulai dari aspek regulasi, kewenangan pengawasan, hingga lemahnya implementasi penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.
Tema yang diangkat mendapat perhatian dan apresiasi dari para peserta yang mayoritas merupakan aktivis serikat pekerja dan serikat buruh dari berbagai daerah. Mereka menilai isu independensi pengawas ketenagakerjaan merupakan persoalan penting yang perlu terus dikawal karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak pekerja dan kepastian hukum di tempat kerja.
Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan, tanggapan, serta pengalaman lapangan yang disampaikan selama sesi diskusi. Berbagai persoalan mulai dari pengawasan norma kerja, pelaksanaan sanksi administratif, hingga penanganan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan menjadi topik yang hangat diperbincangkan.
Suasana diskusi berlangsung aktif dan dinamis. Para peserta tidak hanya menyampaikan kritik terhadap lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan, tetapi juga memberikan berbagai masukan dan usulan untuk memperkuat peran pengawas ketenagakerjaan agar mampu menjalankan tugasnya secara independen, profesional, dan bebas dari intervensi pihak manapun.
Panitia menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi peserta yang telah berkontribusi dalam memperkaya diskusi. Melalui webinar ini diharapkan muncul kesadaran kolektif untuk mendorong penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan serta penegakan hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh pekerja di Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung selama dua jam tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal isu-isu ketenagakerjaan dan memperkuat peran organisasi pekerja dalam memperjuangkan tegaknya hukum serta perlindungan hak-hak buruh di Indonesia.
***(Red)***
