JAKARTA.Cybernewsnasional.com-Menjelang usianya yang memasuki lima abad, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan Gerakan 5M sebagai upaya mengatasi permasalahan kabel udara yang semrawut sekaligus meningkatkan keamanan serta keselamatan para pengguna jalan.
Gerakan 5M ini mencakup lima langkah utama, yaitu:
1. Menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
2. Melakukan relokasi mandiri.
3. Mengikat kabel udara yang masih aktif.
4. Memotong kabel yang sudah tidak berfungsi.
5. Meninggikan kabel yang terkulai atau menjuntai.
Langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike. Ia menegaskan bahwa Gerakan 5M harus menjadi aksi nyata dalam mempercepat pemindahan kabel udara ke dalam tanah. Menurutnya, status Jakarta sebagai kota modern menuntut hadirnya jaringan utilitas yang rapi dan terorganisasi.
Yuke menjelaskan bahwaPayung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) sudah tersedia, dan saat ini penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) beserta aturan turunannya sedang dalam tahap finalisasi. Setelah regulasi tersebut rampung, tidak ada lagi alasan bagi para pemilik utilitas untuk tidak menurunkan kabel mereka.
Namun, Yuke menekankan bahwa Pemprov DKI tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan aktif dari para operator utilitas dan pihak swasta sangat diperlukan, khususnya dalam melakukan relokasi mandiri agar proses penataan dapat berlangsung lebih cepat.
Tantangan Penurunan Kabel Listrik PLN
Terkait penurunan kabel listrik milik PLN, Yuke mengakui adanya tantangan tersendiri karena menyangkut faktor keselamatan yang tinggi. Saat ini, PLN masih menjalankan kajian serta uji coba guna memastikan proses pemindahan kabel ke bawah tanah aman dari risiko induksi listrik. Yuke berharap PLN dapat segera menemukan metode terbaik agar seluruh kabel listrik bisa ikut dipindahkan ke bawah tanah.
Sinergi Pembangunan dan Perluasan SJUT
Guna meminimalkan gangguan terhadap aktivitas warga, Yuke meminta agar proyek pembangunan SJUT disinergikan dengan pekerjaan utilitas lain, seperti jaringan air minum. Perencanaan dan koordinasi inter-instansi harus dilakukan secara matang agar tidak ada penggalian jalan yang berulang-ulang.
Untuk target jangka pendek, Yuke berharap seluruh target pembangunan SJUT tahun ini dapat terselesaikan tepat waktu. Sedangkan mulai tahun 2027, ia menyarankan agar cakupan penataan diperluas dengan melibatkan pihak ketiga jika keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala.
Ia menambahkan, penataan hendaknya diprioritaskan di jalan-jalan protokol agar dampaknya langsung terlihat, sembari secara bertahap membenahi kabel-kabel yang kusut di pemukiman warga serta jalan-jalan kecil.
Perlindungan Bagi Konsumen
Selain mempercantik estetika kota dan meningkatkan keselamatan, penataan jaringan utilitas ini juga berpotensi menambah pendapatan daerah. Meski demikian, Yuke mengingatkan agar biaya investasi penataan jaringan tidak dibebankan kepada masyarakat.
Ia meminta Pemprov DKI membatasi penyesuaian tarif agar para operator tidak menjadikan biaya penataan ini sebagai alasan untuk menaikkan harga layanan, seperti tarif internet atau jasa utilitas lainnya.
(Sunarno)
