JAKARTA.Cybernewsnasional.com-Gagasan besar untuk mengembalikan jati diri Jakarta sebagai Kota Pelabuhan menggema kuat dalam Seminar Nasional “Jakarta Kota Pelabuhan”. Acara yang diinisiasi oleh Forum Masyarakat Kota Pelabuhan ini digelar di Tavia Ruma Batavi Hotel, Jakarta Utara, Jumat (10/7/2026), bertepatan dengan momentum refleksi HUT Kota Jakarta ke-499.
Seminar yang mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, akademisi, pelaku usaha, hingga komunitas maritim ini melahirkan satu desakan konkret: Pemerintah dan DPR RI harus segera merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat daya saing sektor kepelabuhanan dan logistik nasional di tengah transisi Jakarta menjadi kota global (global city).
Acara dibuka dengan khidmat melalui kumandang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan doa bersama. Dalam sambutannya, Ketua Pelaksana M. Ichwan Ridwan menegaskan pesan historis yang kuat bahwa Jakarta tidak boleh kehilangan identitas sejarahnya sebagai kota yang lahir, tumbuh, dan besar dari denyut nadi pelabuhan. Diskusi hangat ini dipandu secara interaktif oleh Subhan Hadil, Ketua Umum PP SP TKBM Indonesia sekaligus Presidium Nasional Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia.
Fauzi Bowo: Laut Adalah Beranda Depan Jakarta, Bukan Halaman Belakang
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Dr.-Ing. H. Fauzi Bowo, yang hadir sebagai pembicara kunci (keynote speaker), mengingatkan bahwa cetak biru pembangunan Jakarta masa depan tidak boleh dilepaskan dari sektor maritim.
”Sejarah Jakarta dari era Sunda Kelapa hingga metropolis modern adalah sejarah pelabuhan. Pelabuhan adalah pusat perdagangan, ekonomi, dan peradaban yang membentuk karakter ibu kota. Jakarta tidak boleh membelakangi laut. Masa depan kita ada di sana,” tegas pria yang akrab disapa Foke tersebut.
Foke mengulas kembali visi Jakarta Waterfront City yang digagasnya saat menjabat sebagai Gubernur. Konsep tersebut dirancang untuk menyulap kawasan pesisir Jakarta menjadi kawasan tepi laut modern yang terintegrasi—mengawinkan fungsi pelabuhan, pusat bisnis, pariwisata bahari, ruang publik, dan pelestarian budaya.
Secara khusus, beliau menekankan urgensi pembenahan Jakarta Utara yang mencakup diantaranya,
• Tata Ruang Visioner: Integrasi wilayah darat dan laut secara terencana.
• Mitigasi Bencana: Pengendalian banjir rob secara komprehensif.
• Revitalisasi Sejarah: Menghidupkan kembali kawasan bersejarah di pesisir.
• Logistik Nasional: Optimalisasi Pelabuhan Tanjung Priok sebagai simpul utama logistik Indonesia.
Belajar dari Transformasi Kereta Api
Foke juga membagikan analogi sukses saat pemerintah melakukan reformasi regulasi di sektor perkeretaapian di masa lalu. Pembaruan regulasi kala itu terbukti menjadi katalis lahirnya sistem transportasi modern seperti MRT dan LRT Jakarta.
”Ketika regulasi diperbarui, pembangunan bergerak lebih cepat. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa reformasi kebijakan adalah kunci utama transformasi fisik dan sistemik. Hal yang sama harus kita terapkan pada UU Pelayaran saat ini,” tambahnya yang disambut tepuk tangan riuh peserta.
Ketua DPRD DKI Jakarta Dukung Penuh Penguatan Regulasi Maritim
Senada dengan Fauzi Bowo, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menegaskan bahwa legislatif Jakarta siap mengawal arah pembangunan yang ramah terhadap sektor maritim dan pelabuhan.
Menurut Suhud, transformasi Jakarta menjadi kota global pasca-perpindahan ibu kota justru menuntut Jakarta untuk memperkuat keunggulan komparatifnya di sektor laut.
”Kami di DPRD DKI mendukung penuh penguatan kebijakan yang berpihak pada penataan kawasan pesisir, pemberdayaan ekonomi maritim, kelestarian budaya Betawi pesisir, serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Jakarta Utara. Sinergi antara pusat, daerah, akademisi, dan pelaku usaha adalah kunci,” ujar Suhud.
Suhud juga menyambut baik rencana revisi UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran agar tata kelola kepelabuhanan nasional menjadi lebih lincah dan berdaya saing global.
Forum Masyarakat Kota Pelabuhan Siapkan Rekomendasi Nasional untuk Presiden
Sebagai output konkret dari seminar ini, Forum Masyarakat Kota Pelabuhan tengah merumuskan dokumen “Rekomendasi Jakarta Kota Pelabuhan 2026” yakni :
• Dokumen strategis ini rencananya akan diserahkan langsung kepada:
• Presiden Republik Indonesia
• DPR RI
• Kementerian Perhubungan
• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Rekomendasi tersebut menitikberatkan pada percepatan revisi UU Pelayaran agar lebih adaptif terhadap era digitalisasi logistik, memperjelas batas kewenangan pengelolaan pelabuhan, serta memosisikan Jakarta sebagai episentrum Kota Maritim Dunia.
( Sunarno)
