Warga Pertanyakan Legalitas Penampungan Dump Truk di Marunda, Polisi Diminta Turun Tangan

oleh -74 Dilihat
banner 468x60

JAKARTA.Cybernewsnasional.com-Aktivitas penampungan sejumlah kendaraan jenis dump truk di Jalan Bambu Kuning Nomor 1, RT 01/RW 02, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menuai sorotan warga sekitar. Keberadaan kendaraan berat tersebut dipertanyakan karena diduga tidak disertai kejelasan dokumen kepemilikan.

​Sorotan ini mencuat di tengah maraknya keluhan masyarakat terkait diduga peredaran kendaraan bermotor tanpa surat resmi atau kendaraan “bodong”. Lokasi penampungan tertutup kerap menjadi titik krusial dalam rantai penyimpanan kendaraan bermasalah, baik akibat sengketa pembiayaan (leasing), penggelapan, maupun pencurian.

banner 336x280

​Salah seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya mengatakan, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai asal-usul dan legalitas armada yang terparkir di lokasi tersebut.

​”Kami ingin mengetahui apakah kendaraan-kendaraan tersebut memiliki surat-surat resmi dan asal-usul yang jelas. Kalau memang legal, tentu perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan kecurigaan,” ujarnya.

​Pemilik lahan sulit dikonfirmasi

​Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pemilik lahan yang diketahui bernama Koh Acang. Namun, nomor kontak yang dihubungi wartawan diduga telah diblokir sehingga komunikasi tidak dapat dilanjutkan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait status lahan maupun pemilik asli armada dump truk tersebut.

​Sementara itu, praktisi hukum Reno menilai setiap penyimpanan kendaraan niaga harus dapat ditelusuri asal-usulnya. Apabila terbukti berasal dari tindak pidana dan pihak penampung mengetahui atau patut menduganya, persoalan tersebut dapat dijerat pasal penadahan.

​”Unsur penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP perlu ditelusuri,” kata Reno.

​Sebagai informasi, Pasal 591 KUHP Nasional mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda maksimal Rp 500 juta bagi pihak yang menyimpan, menyembunyikan, atau menarik keuntungan dari benda yang diduga berasal dari tindak pidana.

​Kendati demikian, Reno mengingatkan agar penelusuran tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Aparat perlu memeriksa secara profesional dan objektif. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hal itu juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak merugikan pihak mana pun,” tegasnya. Selasa (17/11/2026)

​Warga berharap Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara segera melakukan pengecekan administratif di lapangan—mulai dari nomor rangka, nomor mesin, hingga kesesuaian STNK dan BPKB. Redaksi juga masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak kepolisian serta membuka ruang hak jawab bagi pengelola lokasi maupun pemilik kendaraan.

( Tim  )

banner 336x280

No More Posts Available.

No more pages to load.