Dr. Fri Hartono Bekali 400 Jaksa Terkait KUHP dan KUHAP Baru di Palembang

oleh -96 Dilihat
banner 468x60

PALEMBANG.Cybernewsnasional.com-Jaksa Ahli Utama pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI, Dr. Fri Hartono, S.H., M.H., memberikan pembekalan kepada 400 peserta Pelatihan Teknis Sentra Diklat Pemantapan Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Tahun 2026.

Kegiatan yang diikuti oleh para Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Jaksa dari wilayah Kejaksaan Tinggi Sumsel, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Babel ini berlangsung pada 16–20 November 2026 di Hotel Aryaduta, Palembang, Selasa (17/11/2026).

banner 336x280

Acara ini diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI bersama Jampidum melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Teknis dan Fungsional. Palembang menjadi titik kelima rangkaian Sentra Diklat 2026 setelah Medan, Surabaya, Semarang, dan Bandung.

Transformasi Hukum dan Orientasi Penuntutan

Dalam pembekalannya, Dr. Fri Hartono menegaskan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana membawa perubahan mendasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Menurutnya, jaksa tidak cukup hanya memahami pergantian norma dan prosedur secara tekstual, melainkan harus mendalami filosofi, tujuan, dan implikasi penerapannya.

“Pelatihan ini bukan sekadar forum untuk mempelajari pasal demi pasal, melainkan ruang untuk menyamakan pemahaman, membahas persoalan di lapangan, serta membangun kesiapan jaksa menghadapi perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana,” ujar Fri Hartono.

Poin-Poin Strategis Pembaruan Hukum

Beberapa sorotan utama dalam materi pembekalan meliputi:

* Penguatan Koordinasi Penyidikan: KUHAP baru memperkuat koordinasi antara penyidik (Polri, PPNS, dan penyidik tertentu) dengan penuntut umum sejak tahap awal guna memastikan kelengkapan berkas perkara secara formal maupun material.

* Perluasan Alasan SP3: Alasan penghentian penyidikan kini dirinci lebih komprehensif, mencakup nebis in idem, kedaluwarsa, tersangka meninggal dunia, pencabutan pengaduan, penyelesaian melalui keadilan restoratif, hingga pemenuhan pembayaran denda tertentu.

* Penyidikan Berbasis Ilmiah (Scientific Crime Investigation / SCI): Mendorong pemanfaatan teknologi dan forensik (digital, kedokteran, laboratorium) secara objektif guna mengurangi ketergantungan pada pengakuan tersangka semata.

* Keadilan Restoratif dan Plea Bargain: Memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah (plea bargain) dengan konsekuensi keringanan hukuman sesuai syarat undang-undang, serta penerapan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan korban dan penyelesaian konflik.

* Pergeseran Paradigma Pemidanaan: Berdasarkan Pasal 51 UU No. 1/2023, pemidanaan berorientasi pada pencegahan, pembinaan pelaku, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa aman—bukan sekadar pembalasan dendam. Ketentuan ini juga mengakomodasi hukum yang hidup di masyarakat (living law) dengan tetap berpijak pada asas legalitas.

Pengawasan dan Integritas

Pembekalan ini juga menyoroti penguatan mekanisme pengawasan, rekaman pemeriksaan, hak pendampingan advokat, serta perluasan objek praperadilan guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dan akuntabilitas penegak hukum.

Di akhir kegiatan, Dr. Fri Hartono berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan yang menyebarluaskan pengetahuan ini kepada rekan sejawat di satuan kerja masing-masing melalui diskusi internal, demi mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan bagi masyarakat.

(Red)

banner 336x280

No More Posts Available.

No more pages to load.