JAKARTA, Cybernewsnasional.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape. Melalui Komisi Fatwa, MUI juga mengharamkan aktivitas produksi dan perdagangan vape serta mendesak pemerintah segera menyusun regulasi untuk menghentikan peredarannya.
MUI menetapkan keputusan tersebut melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape di Jakarta, Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
Mengutip publikasi resmi MUI Digital, Senin (9/11/2026), Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa ketentuan haram tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup seluruh rantai bisnis rokok elektrik, mulai dari produksi hingga perdagangan.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan alasan MUI mengharamkan penggunaan vape. Menurutnya, rokok elektrik membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan berpotensi menjadi sarana peredaran narkotika serta zat adiktif lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd ad-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya,” ujar Prof Ni’am kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026).
MUI Tegaskan Produksi dan Perdagangan Vape Haram
Dalam ketentuan hukum Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI menetapkan tiga poin utama.
Pertama, MUI mengharamkan penggunaan rokok elektrik karena alasan kesehatan, lingkungan, dan pencegahan penyalahgunaan perangkat untuk peredaran zat terlarang.
Kedua, MUI mengharamkan penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Ketiga, MUI mengharamkan kegiatan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik.
Prof Ni’am kembali menegaskan ketentuan tersebut saat menjelaskan cakupan hukum dalam fatwa.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” tegasnya.
MUI menjelaskan, rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa hingga menghasilkan aerosol atau uap yang dihirup pengguna.
Sementara itu, nikotin merupakan senyawa alkaloid yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.
Presiden Prabowo dan DPR Diminta Segera Buat Undang-Undang
Selain menetapkan hukum penggunaan vape, MUI mendorong Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI segera mengambil langkah konkret melalui penyusunan undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
MUI menilai regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan kesehatan kepada masyarakat dari bahaya zat adiktif.
Dalam rekomendasinya, MUI juga meminta Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik agar masyarakat terlindungi dari paparan dan dampak negatifnya.
MUI turut meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pelarangan vape berjalan secara terpadu.
BPOM hingga BNN Diminta Perketat Pengawasan
MUI secara khusus meminta Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi dan penanganan produk tersebut.
MUI juga meminta Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape serta mengevaluasi kebijakan perizinan dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan perangkat vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
Di sektor fiskal, Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
Sementara itu, BNN bersama aparat penegak hukum diminta menutup segala celah peredaran narkoba melalui perangkat vape serta menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaannya.
Masyarakat Diminta Lindungi Anak dan Remaja
MUI juga mengajak organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi mengenai hukum haram penggunaan vape serta bahaya kesehatan yang ditimbulkannya.
MUI meminta masyarakat menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
Selain itu, MUI mendorong seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik secara berkala berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI berharap umat Islam memahami ketentuan hukum penggunaan vape. MUI juga mendorong pemerintah segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui kebijakan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Fatwa tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 6 November 2026.
(Ups)
