BANDUNG, Cybernewsnasional.com – Kabupaten Subang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, dalam upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).
Guna memperkuat pencegahan, Imigrasi Bandung menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, dalam penguatan program Desa Binaan Imigrasi. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas edukasi kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Arya Pradhana Anggakara mengatakan, hingga 2026 pihaknya telah memiliki sembilan desa binaan. Sebanyak delapan desa berada di Kabupaten Subang dan satu desa lainnya di Kabupaten Bandung.
Subang menjadi salah satu prioritas karena berdasarkan pemetaan Imigrasi Bandung, wilayah tersebut termasuk kawasan yang memiliki kerawanan TPPO dan TPPM.
“Ya, berdasarkan data sampai saat ini mungkin Subang ya, daerah Subang ya menjadi salah satu yang kawasan yang rawan untuk TPPO dan TPPM,” kata Arya usai kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Program Desa Binaan Imigrasi melalui Sinergi dengan PWI Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).
Menurut Arya, pembinaan masyarakat menjadi langkah penting untuk mencegah warga terjebak tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak melalui mekanisme resmi. Sebab, iming-iming pekerjaan dan penghasilan besar kerap tidak disertai informasi mengenai risiko yang dapat dihadapi calon PMI
Dia menegaskan, pemerintah tidak membatasi keinginan masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Namun, seluruh proses keberangkatan harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar pekerja mendapatkan perlindungan.
“Kami tidak melarang bahwa untuk mereka bekerja di luar negeri, namun apabila bekerja ke luar negeri sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan sama negara, sama pemerintah,” ujarnya.
Arya menjelaskan, program Desa Binaan Imigrasi tidak hanya berorientasi pada sosialisasi aturan keimigrasian, tetapi juga membangun kedekatan antara petugas dan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, warga diharapkan lebih mudah memperoleh informasi sekaligus menyampaikan laporan terkait persoalan keimigrasian.
Imigrasi Bandung juga menyediakan hotline yang dikelola petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Saluran tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan izin tinggal, maupun keberadaan orang asing yang dinilai meresahkan.
“Kita provide tools semudah mungkin untuk masyarakat bisa komunikasi ke Kantor Imigrasi Kelas I Bandung,” tuturnya.
Meski demikian, Arya mengakui perluasan desa binaan masih menjadi pekerjaan rumah. Keterbatasan jumlah pegawai menjadi salah satu tantangan, meskipun hal tersebut tidak mengurangi komitmen jajarannya untuk memperluas jangkauan pembinaan.
Dia berharap, jumlah desa binaan terus bertambah pada 2027 sehingga edukasi dan pelayanan keimigrasian semakin dekat dengan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Imigrasi juga membutuhkan dukungan lintas instansi. Sebab, sejumlah persoalan administrasi yang berkaitan dengan pelayanan keimigrasian memerlukan dokumen dari lembaga lain, seperti akta kelahiran yang menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Sebab itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus diperkuat agar pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Arya turut menekankan pentingnya peran pers dalam membangun kesadaran publik. Menurut dia, wartawan tidak hanya dibutuhkan untuk menyampaikan informasi ketika kasus TPPO dan TPPM terjadi, tetapi juga harus terlibat dalam upaya pencegahan melalui pemberitaan edukatif.
Senada, Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon menyatakan kesiapan insan pers untuk berkolaborasi dengan Imigrasi dalam memperkuat edukasi dan antisipasi perdagangan serta penyelundupan manusia.
“Intinya kita terbuka untuk berkolaborasi dengan imigrasi dan tugas pers tentunya tidak hanya menginformasikan dalam konteks ini, kita harus turut andil mengedukasi dan mengantisipasi,” kata Tantan.
Sementara itu, Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Yulianto Bimanegara memaparkan, sembilan desa binaan yang berada di bawah pengawasan Imigrasi Bandung didampingi empat petugas.
Adapun secara keseluruhan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat memiliki 92 desa binaan dengan dukungan 44 petugas yang tersebar di 10 unit pelaksana teknis (UPT).
Bima mengatakan, pembinaan dilakukan secara rutin setiap bulan melalui kunjungan langsung ke desa. Kegiatan tidak hanya berupa sosialisasi keimigrasian, tetapi juga pendekatan sosial dengan melibatkan petugas dalam berbagai aktivitas bersama warga.
“Rutin setiap bulan kita mengadakan kegiatan. Kita sambangi setiap desa, mengadakan edukasi, mendekati masyarakat dalam segi kegiatan apa pun,” ungkapnya.
Melalui penguatan Desa Binaan Imigrasi dan kolaborasi dengan PWI Jawa Barat, upaya pencegahan TPPO dan TPPM diharapkan tidak hanya bertumpu pada pengawasan aparat, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam mengenali dan melaporkan potensi pelanggaran.
(A Z)
