JAKARTA.Cybernewsnasional.com-Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mulai menyosialisasikan rencana penataan kawasan koridor Jalan Cakung Cilincing (Jalan Cacing), baik sisi barat maupun timur, kepada masyarakat. Penataan sepanjang sekitar 2,8 kilometer tersebut mencakup ruang terbuka hijau, taman, serta normalisasi dan pengembalian fungsi saluran penghubung (PHB) dan saluran gendong.
Sosialisasi digelar di Aula Lantai IV Kantor Kecamatan Cakung, Kamis (8/10/2026), dan diikuti warga serta penghuni bangunan yang berada di atas lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum), khususnya di RW 07, RW 08, dan RW 09, Kelurahan Cakung Barat.
Kegiatan dibuka langsung Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Munjirin. Hadir pula Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Kusmanto, Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur Bambang Pangestu, serta Camat Cakung Rohmad.
Munjirin mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan tahap awal untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai rencana penataan kawasan Jalan Cacing.
“Pertemuan ini merupakan tahap awal untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Pemerintah Kota Jakarta Timur akan melakukan penataan di Jalan Cacing, baik penataan taman maupun saluran PHB dan saluran gendong,” kata Munjirin.
Menurutnya, penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih asri dan tertata sekaligus mengembalikan fungsi saluran air dalam mengantisipasi genangan, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi.
“Tujuannya agar wilayah Cakung menjadi lebih asri dan tertata. Saluran juga akan dikembalikan fungsinya sehingga mampu menampung beban air hujan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto menjelaskan, penataan koridor Jalan Cacing mencakup sisi kiri dan kanan jalan dengan panjang sekitar 2,8 kilometer.
Dalam penataan tersebut, area yang selama ini ditempati bangunan di atas lahan fasos-fasum akan dikembalikan sesuai peruntukannya, antara lain sebagai ruang terbuka hijau dan saluran air.
“Secara umum, taman akan digunakan sebagai ruang hijau untuk penghijauan. Sementara saluran akan dikembalikan sesuai fungsinya, termasuk saluran gendong, sehingga ketika curah hujan tinggi air dapat tertampung dan dialirkan dengan baik,” jelas Kusmanto.
Berdasarkan pendataan awal, terdapat sekitar 250 warga yang berpotensi terdampak rencana penataan di wilayah Cakung Barat dan Cakung Timur.
Kusmanto menegaskan, Pemkot Jakarta Timur akan mengedepankan pendekatan humanis dalam proses penataan. Warga yang terdampak akan diberikan solusi melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah, termasuk kemungkinan penempatan di rumah susun.
“Bagi masyarakat yang terdampak akibat bangunan yang ditempati, kami akan memberikan solusi melalui mekanisme yang berlaku, termasuk menyalurkan ke rumah susun. Bagi masyarakat yang memiliki anak sekolah, kami juga akan membantu agar dapat bersekolah di lokasi yang lebih dekat dengan rumah susun,” tuturnya.
Pemkot Jakarta Timur juga akan memperhatikan keberlangsungan usaha warga yang terdampak. Bagi warga yang memiliki usaha, pemerintah akan menyiapkan lokasi usaha yang tersedia agar aktivitas perekonomian tetap dapat berjalan.
Penataan juga tidak hanya menyasar bangunan yang ditempati masyarakat. Pemkot Jakarta Timur akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap fungsi saluran maupun ketentuan penataan kawasan.
“Kami juga akan mengecek beberapa perusahaan yang berdasarkan masukan masyarakat diduga melakukan pelanggaran terkait penataan saluran. Kalau memang ditemukan pelanggaran, tentu akan kami tindak sesuai aturan. Tidak tebang pilih, baik masyarakat maupun pengusaha harus tunduk pada peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Kusmanto menjelaskan, pelaksanaan penataan akan dilakukan secara bertahap. Setelah sosialisasi awal, pemerintah akan melaksanakan sosialisasi lanjutan, peninjauan lapangan, serta menyampaikan gambaran rencana penataan secara lebih rinci kepada masyarakat.
Ia mengimbau masyarakat untuk memahami dan mendukung rencana penataan tersebut karena lahan fasos-fasum memiliki fungsi dan peruntukan yang telah ditetapkan.
“Kami berharap masyarakat memahami dan menyadari bahwa berdasarkan ketentuan Perda, masyarakat tidak diperbolehkan menempati lahan fasos-fasum yang peruntukannya untuk taman dan saluran. Pemerintah juga telah menyiapkan solusi melalui kebijakan yang berlaku,” pungkasnya.
( Rizky )
