TANGERANG, Cybernewsnasional.com – Komisi III DPRD Kota Tangerang menaruh perhatian serius terhadap penguatan kemampuan fiskal daerah dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 yang disepakati bersama Pemerintah Kota Tangerang, Rabu (23/9/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang, Sumarti, mengatakan kondisi Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu dinamika yang harus diantisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembiayaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Kita perlu terus memperkuat kemampuan daerah dan tidak bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Sumber-sumber penerimaan yang ada di daerah harus terus kita gali dan kelola secara optimal,” ujar Sumarti.
Ia menegaskan, optimalisasi penerimaan daerah harus dilakukan melalui pemetaan potensi secara terukur, termasuk dari sektor pajak dan retribusi. Namun, langkah tersebut tetap harus mempertimbangkan kondisi ekonomi serta kemampuan masyarakat.
“Untuk sektor pajak dan retribusi, berbagai peluang yang memungkinkan untuk meningkatkan penerimaan daerah akan terus kita kaji. Tentu pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada,” katanya.
Sumarti juga menekankan bahwa target yang telah disepakati dalam KUA-PPAS 2027 tidak cukup hanya menjadi angka dalam dokumen anggaran. Diperlukan strategi pelaksanaan yang jelas, terukur, serta pengawasan agar target tersebut dapat direalisasikan.
“Kita optimistis target tersebut dapat tercapai. Karena itu, pelaksanaannya perlu dikawal agar proyeksi yang sudah disepakati dapat direalisasikan dengan baik,” tegasnya.
Komisi III, lanjut Sumarti, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan anggaran, khususnya dalam memastikan potensi penerimaan daerah dapat dikelola secara optimal.
Ia berharap kesepakatan KUA-PPAS 2027 menjadi pijakan bagi Pemkot Tangerang dalam menjalankan program pembangunan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Yang terpenting, kebijakan anggaran yang telah disepakati harus mampu diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
***(Sep)***
