JAKARTA,Cybernewsnasional.com – Pemerintah Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menggelar Rapat Koordinasi secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada tanggal 8 September 2026.
Rapat lintas sektor ini melibatkan jajaran instansi teknis kecamatan hingga jajaran pengurus lingkungan RT dan RW se-Kecamatan Penjaringan untuk membahas sejumlah isu strategis di kewilayahan.
Rapat koordinasi tersebut mengangkat serangkaian agenda krusial, mulai dari sosialisasi program penetapan desil kesejahteraan masyarakat, sistem pengelolaan sampah, pencegahan dan penanganan kebakaran, hingga evaluasi program kerja kewilayahan secara menyeluruh.
Kegiatan ini diikuti oleh jajaran instansi pelayanan publik, di antaranya Kepala UPPD, Kepala UP PTSP, Kapuskes, Kasat Pol PP, Kasapel Lingkungan Hidup, Kasatpel Sosial, Kasatlak Pendidikan, serta Kasektor Gulkamat Kecamatan Penjaringan.
Selain itu, turut hadir unsur kemasyarakatan seperti para Lurah se-Kecamatan Penjaringan, pengurus FKDM, PKK, Karang Taruna, hingga seluruh Ketua RT dan RW.
Soroti Dampak PTSL, Ketua RT Pertanyakan Indikator Desil 6–10.
Meski membahas beberapa agenda penting, sesi diskusi justru didominasi oleh topik penetapan Desil (tingkat kesejahteraan masyarakat).
Diskusi berlangsung hangat saat sejumlah Ketua RT secara bergantian menyuarakan keheranan serta keberatan warga terkait kriteria indikator yang memasukkan nama mereka ke dalam kategori Desil 6–10 (Masyarakat Sejahtera).
Para pengurus RT menilai kriteria penilaian tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil ekonomi warga di lapangan. Menurut mereka, hampir sebagian besar warga kelas bawah di pemukiman saat ini sudah memiliki rumah berlantai keramik, cicilan sepeda motor, hingga sertifikat tanah.
Keberatan utama pengurus RT tertuju pada variabel kepemilikan sertifikat tanah. Mereka menilai hal tersebut cukup aneh dan kontradiktif. Sebab, sertifikat tersebut umumnya didapatkan warga melalui program resmi pemerintah sendiri, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang sebelumnya gencar disosialisasikan oleh pemerintah pusat dan dipermudah agar warga memiliki legalitas lahan.
Namun ironisnya, setelah warga mengikuti program PTSL, kepemilikan sertifikat tanah tersebut justru memicu sistem membaca data Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga secara otomatis masuk ke kategori Desil 6–10. Akibatnya, banyak warga yang justru kehilangan hak atas bantuan sosial dari pemerintah.
”Hampir semua warga di lingkungan kami punya sertifikat tanah karena dulu dipermudah lewat program PTSL dari pemerintah. Rumah mereka juga rata-rata sudah berlantai keramik dan punya cicilan kendaraan motor untuk gojek. Sangat aneh kalau hal-hal yang dulu diperjuangkan lewat program pemerintah ini sekarang justru mendadak dijadikan alasan untuk memasukkan warga ke Desil 6–10 sehingga bantuan sosial mereka dicabut dan pemetaan Desil ini saya nilai amburadul ,” tegas salah satu Ketua RT dalam sesi Zoom.
Selain ia berharap pemetaan Desil tersebut harus ditinjau ulang
Klasifikasi Desil dan Integrasi Otomatis Berbasis NIK
Menanggapi dinamika diskusi tersebut, dalam forum rapat disosialisasikan kembali klasifikasi tingkat kesejahteraan sosial yang digunakan sebagai tolok ukur intervensi program pemerintah sebagai berikut,
•Desil 1–4: Kategori masyarakat miskin / kurang mampu (berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah).
•Desil 5: Kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan pas-pasan / rentan.
•Desil 6–10: Kategori masyarakat mampu / sejahtera (tidak tergolong penerima bantuan).
Dalam penjelasannya, penetapan desil saat ini tidak lagi dilakukan secara manual oleh petugas di lapangan, melainkan terdeteksi secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan data NIK kependudukan.
Rekam jejak transaksi keuangan dan kepemilikan aset berbasis NIK – seperti sertifikat tanah, cicilan bank/kendaraan, fasilitas pinjaman online (paylater), besaran daya listrik rumah, hingga status pekerjaan di Kartu Keluarga (KK) – secara sistematis berpengaruh terhadap kenaikan peringkat desil warga.
(Sunarno)
