BATAM, Cybernewsnasional.com – Video inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, terhadap dugaan aktivitas penambangan pasir ilegal memicu polemik di tengah masyarakat.
Dalam video yang beredar di media sosial, Li Claudia terlihat menegur sejumlah warga yang diduga melakukan pengerukan pasir di area drainase. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung persoalan administrasi kependudukan yang kemudian menjadi perhatian publik.
Potongan pernyataan yang beredar luas menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak memiliki KTP Batam namun melakukan aktivitas ilegal diminta untuk kembali ke daerah asalnya. Narasi tersebut memunculkan beragam tanggapan, mulai dari dukungan terhadap upaya penertiban hingga kritik yang menilai pernyataan itu berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat.
Sejumlah pihak menilai bahwa persoalan utama yang perlu menjadi perhatian adalah dugaan aktivitas penambangan pasir ilegal yang berpotensi merusak lingkungan serta infrastruktur kota. Namun, perdebatan publik dinilai bergeser pada konteks pernyataan yang tidak utuh.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Bangso Batak Marsada (BBM) Kota Batam, Ediaman Sinaga, mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan dari potongan informasi yang beredar.
“Jangan membangun opini dari informasi yang belum lengkap. Kita harus melihat konteks secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.
Ediaman menilai, langkah yang dilakukan Li Claudia perlu dipahami dalam kerangka penegakan ketertiban sebagai bagian dari tanggung jawab pejabat publik.
“Fokus utamanya adalah penertiban aktivitas ilegal. Jangan sampai substansi persoalan hilang hanya karena narasi yang terpotong,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa di era digital, potongan video atau pernyataan yang tidak utuh dapat dengan mudah memicu perbedaan persepsi di tengah masyarakat.
Menurutnya, sebagai kota dengan masyarakat majemuk, Batam membutuhkan sikap dewasa dalam menyikapi berbagai informasi agar tidak berkembang menjadi konflik sosial.
“Kita harus menjaga suasana tetap kondusif. Jangan sampai perbedaan persepsi memecah kebersamaan yang selama ini terjaga,” tambahnya.
Hingga saat ini, polemik tersebut masih menjadi perbincangan publik. Sejumlah kalangan berharap masyarakat dapat menyikapi informasi secara lebih bijak, sekaligus tetap mendorong penegakan aturan terhadap aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan lingkungan dan kepentingan umum.
***(Sihombing)***
