TANGERANG, Cybernewsnasional.com – Langkah konkret menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas kembali ditegaskan. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang melalui penandatanganan nota kesepakatan (MoU).
Penandatanganan berlangsung di Ruang Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (15/4/2026), sebagai bentuk komitmen kuat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan dan memiliki kepastian hukum.
“Dengan adanya pendampingan hukum, tidak ada lagi keraguan dalam melangkah. Pembangunan bisa dipercepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Kerja sama ini mencakup pendampingan hukum, pertimbangan hukum, hingga bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Dengan demikian, setiap kebijakan pemerintah dapat dipastikan berada di jalur yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sachrudin juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas birokrasi yang dibarengi dengan pengawalan hukum yang kuat agar seluruh program berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari potensi masalah hukum.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Muhammad Amin, menyambut baik kepercayaan yang diberikan oleh Pemkot Tangerang.
“Kami siap memberikan pendampingan, bantuan, dan pertimbangan hukum, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Ini penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan, baik dalam proyek fisik maupun pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, keterlibatan Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari upaya pengawasan sekaligus wujud transparansi kepada publik, agar setiap program pemerintah berjalan sesuai koridor hukum.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi motor penggerak terciptanya Kota Tangerang sebagai kota antikorupsi, sekaligus mempercepat pembangunan yang aman, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
***(Red)***
