JAKARTA.Cybernewsnasional.com-Mekanisme penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Jakarta Utara dilakukan melalui dua jalur utama, yakni Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim PKH Kota Jakarta Utara, Fadhli Yaswir, dalam keterangannya terkait proses penyaluran bansos di wilayah tersebut.
Fadhli menjelaskan, bagi penerima yang sudah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau kartu ATM bansos, penyaluran PKH dilakukan melalui bank Himbara seperti BNI. Sementara itu, bagi penerima yang belum memiliki KKS—termasuk yang sebelumnya menerima Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS) Kesra dan kini terdaftar sebagai penerima bansos dari Kementerian Sosial—penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
“PT Pos menggunakan beberapa metode penyaluran, seperti secara komunitas di lingkungan terdekat warga, misalnya di kantor RW, kelurahan, maupun kantor Pos. Bahkan untuk kondisi tertentu, seperti lansia atau warga yang sakit, dilakukan secara door to door,” ujar Fadhli di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, lantai 13. ( Kamis 2 April 2026 )
Ia menambahkan, proses penyaluran diawali dengan pengiriman surat undangan ke pihak kelurahan yang kemudian didistribusikan kepada warga melalui RT/RW atau langsung oleh petugas Pos.
Dalam kesempatan tersebut, Fadhli menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan hak penuh penerima dan tidak boleh ada potongan dalam bentuk apa pun. Ia pun mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap praktik pungutan liar (pungli).
“Tidak ada potongan dari petugas PKH, Kementerian Sosial, maupun PT Pos. Semua petugas sudah mendapatkan gaji dan biaya operasional. Jadi, jika ada yang meminta potongan, itu tidak dibenarkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengimbau para penerima manfaat agar menggunakan bantuan secara bijak untuk kebutuhan keluarga, seperti pendidikan dan kebutuhan pokok. Ia juga mengingatkan agar bansos tidak digunakan untuk hal yang tidak produktif, seperti rokok, judi online, maupun pinjaman online ilegal.
“Penggunaan bantuan juga dapat terpantau. Jika terindikasi digunakan untuk hal yang tidak semestinya, bisa berdampak pada penundaan bahkan penghentian bantuan,” katanya.
Dalam proses penyaluran, lanjut Fadhli, petugas dari Kementerian Sosial melakukan monitoring serta menginformasikan kepada masyarakat penerima agar segera mencairkan bantuan. Data penerima juga disampaikan kepada RT/RW atau pengurus wilayah setempat.
Selain itu, setiap proses pencairan didokumentasikan melalui foto penerima bersama KTP sebagai bukti validasi yang dilakukan oleh petugas Pos melalui aplikasi khusus.
Bahkan, dalam kondisi tertentu, pihak perbankan maupun PT Pos juga melakukan penyaluran langsung ke rumah penerima, terutama jika mendekati batas waktu pencairan.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial dapat berjalan tepat sasaran, transparan, serta bebas dari praktik penyimpangan.
