KOTA CIREBON, Cybernewsnasional.com – Persatuan Wartawan Fast Respon (FRN) Counter Polri Cirebon Raya mendorong Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera mengambil langkah cepat terkait kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopiluhur di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, yang dilaporkan mengalami kelebihan kapasitas.
Ketua FRN Counter Polri Cirebon Raya menyampaikan bahwa kondisi TPA Kopiluhur saat ini perlu mendapat perhatian serius. Tumpukan sampah yang terus meningkat dikhawatirkan dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keselamatan para pekerja di lokasi tersebut.
Berdasarkan sejumlah pemberitaan media, volume sampah yang masuk ke TPA Kopiluhur setiap hari mencapai ratusan ton. Pada momentum Ramadan 2026, jumlah sampah bahkan dilaporkan meningkat hingga lebih dari 200 ton per hari, yang sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga dan kemasan plastik.
Kondisi tersebut menyebabkan penumpukan sampah di sejumlah titik area TPA, termasuk di sekitar pintu masuk lokasi pembuangan. Beberapa laporan juga menyebutkan bahwa tingginya tumpukan sampah berpotensi mengganggu fasilitas kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) jika tidak segera ditangani secara optimal.
FRN Counter Polri Cirebon menilai persoalan ini memerlukan penanganan serius dari pemerintah daerah, baik melalui langkah jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa upaya yang diusulkan antara lain penambahan alat berat, penataan zona pembuangan, peningkatan sistem pengolahan sampah, serta penerapan metode pengelolaan yang lebih modern dan ramah lingkungan.
“Permasalahan ini berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Kami berharap Pemerintah Kota Cirebon dan DLH dapat segera mengambil langkah yang diperlukan agar kondisi di TPA Kopiluhur dapat tertangani dengan baik,” ujar perwakilan FRN Counter Polri Cirebon.
FRN juga menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan persoalan tersebut agar prosesnya berjalan secara transparan dan memberikan solusi yang berdampak positif bagi masyarakat, khususnya warga di sekitar Kelurahan Argasunya dan Kecamatan Harjamukti.
Menurut FRN, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, pemerintah daerah memiliki peran utama dalam memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan efektif serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
FRN Counter Polri Cirebon berharap Pemerintah Kota Cirebon dapat segera mengambil langkah strategis dan terukur untuk mengatasi persoalan kapasitas TPA Kopiluhur agar tidak berkembang menjadi permasalahan lingkungan yang lebih luas.
***(Harun)***
