SUKABUMI, Cybernewsnasional.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) telah merampungkan rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk tahun anggaran 2026 pada pertengahan Februari 2026. Dalam agenda penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini, sektor kelautan muncul sebagai usulan dominan, khususnya dari wilayah pesisir selatan.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Sri Padmoko menegaskan bahwa fokus utama tahun ini adalah modernisasi infrastruktur penunjang dan peningkatan kualitas hasil tangkapan nelayan. Hal ini mencakup perbaikan sarana di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta penguatan akses permodalan melalui program kartu identitas pelaku usaha.
Dalam keterangannya pada Senin, 16 Februari 2026, Sri Padmoko menekankan pentingnya ekosistem yang matang untuk mendukung potensi kelautan yang besar. “Kami harus memastikan bahwa setiap fasilitas yang dibangun, mulai dari penangkapan hingga pemasaran, memberikan manfaat nyata bagi taraf hidup nelayan lokal di Sukabumi,” ujarnya saat meninjau hasil usulan kecamatan.
Selain fisik, peningkatan kapasitas SDM nelayan melalui pelatihan diversifikasi produk olahan juga menjadi radar prioritas. Tujuannya agar masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan mentah, tetapi memiliki nilai tambah melalui produk UMKM yang kompetitif.
Dukungan kuat juga datang dari lembaga legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB sekaligus Ketua Komisi II, Hamzah Gurnita, menyatakan komitmennya untuk mengawal anggaran sektor perikanan agar benar-benar terealisasi di tahun anggaran mendatang.
Dalam pernyataannya saat menghadiri rangkaian Musrenbang pada Jumat, 13 Februari 2026, Hamzah menegaskan bahwa sektor perikanan adalah pilar ekonomi daerah yang tidak boleh diabaikan. “Kami di DPRD berkomitmen mengawal setiap usulan prioritas ini. Nelayan adalah pilar ekonomi Sukabumi, sehingga dukungan anggaran untuk alat tangkap dan perbaikan TPI harus menjadi kenyataan demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir,” tegasnya.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan mampu membawa usulan strategis tersebut masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara tepat sasaran. Dengan perencanaan yang matang, pemerintah daerah optimis sektor perikanan dapat menjadi tulang punggung ekonomi yang mandiri.
Pemanfaatan potensi lokal menjadi kunci utama dalam visi pembangunan Sukabumi ke depan. Dengan dukungan infrastruktur dan regulasi yang kuat, optimalisasi sumber daya laut diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Upaya masif ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dan wakil rakyat di tengah masyarakat nelayan. Melalui langkah-langkah strategis di awal tahun 2026 ini, kesejahteraan masyarakat pesisir diproyeksikan akan mengalami peningkatan signifikan.
Visi “Sukabumi Mubarokah” pun diharapkan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat perikanan di masa mendatang melalui realisasi program-program unggulan ini.
(AZ)
