JAKARTA.Cybernewsnasional.com-Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (13/7/2026). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta sebagai landasan penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Pramono menegaskan, data statistik yang akurat, objektif, dan tepercaya merupakan fondasi utama dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Menurutnya, data BPS selama ini menjadi referensi utama dalam perencanaan pembangunan hingga penyusunan berbagai kebijakan sosial.
“Bagi saya, data ini adalah referensi paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokratis. Hampir semua data BPS selalu kami gunakan dalam rapat-rapat di Balai Kota,” ujar Pramono.
Ia menilai Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti strategis karena Jakarta menyumbang sekitar 16,67 persen terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, data yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi ibu kota, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memotret perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Pramono juga mengungkapkan, kondisi ekonomi Jakarta saat ini menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,59 persen, sementara inflasi berada di angka 2,78 persen, terendah di Pulau Jawa dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34 persen.
Menurutnya, kualitas data juga berperan penting dalam mengevaluasi hasil pembangunan. Salah satu contohnya adalah penurunan jumlah RW kumuh di Jakarta, dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026 berdasarkan pendataan BPS.
Karena itu, ia mengajak seluruh warga Jakarta yang menjadi responden sensus untuk memberikan informasi secara jujur agar pemerintah dapat menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan dimanfaatkan untuk memperkuat berbagai program prioritas, mulai dari perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, pengembangan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja.
Di bidang pendidikan, Pemprov DKI Jakarta tetap melanjutkan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang menjangkau sekitar 707.520 siswa serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi sekitar 15.900 mahasiswa. Mulai 2027, Pemprov DKI juga menyiapkan Program Beasiswa LPDP Jakarta bagi sekitar 50–75 mahasiswa pada tahap awal untuk melanjutkan studi ke luar negeri.
Sementara itu, sektor kesehatan Jakarta saat ini didukung oleh 31 rumah sakit, 44 puskesmas, dan 292 puskesmas pembantu. Pramono menilai data yang akurat akan membantu pemerintah merancang pelayanan publik yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, Pramono menginstruksikan seluruh perangkat daerah, wali kota, bupati, camat, lurah, hingga jajaran RT dan RW agar aktif menyosialisasikan Sensus Ekonomi 2026 melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial, situs resmi pemerintah, videotron, dan media informasi lainnya.
Sensus Ekonomi yang diselenggarakan BPS setiap 10 tahun sekali ini akan mendata seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar di 18 kategori lapangan usaha. Sementara sektor pertanian, administrasi pemerintahan dan pertahanan, serta aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja tidak termasuk dalam cakupan pendataan.
“Saya berharap Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang efektif dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global,” kata Pramono.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan data ekonomi nasional yang paling mutakhir karena seluruh pelaku usaha akan didata tanpa terkecuali.
Ia mengimbau seluruh pelaku usaha untuk menerima petugas sensus dan memberikan informasi secara benar. Amalia juga memastikan seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
Untuk memperkuat keamanan data, BPS bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Telkom Indonesia, dan Perum Peruri dalam pengelolaan sistem sensus.
“Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan pada akhirnya kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tutup Amalia.
( Sunarno )
