BOGOR.Cybernewsnasional.com-Menteri Pertahanan ( Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan peran strategis pers sebagai penjaga opini publik sekaligus penjuru nasionalisme di tengah derasnya arus perang opini yang kerap memutarbalikkan fakta. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bela Negara yang digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara, Rumpin, Kabupaten Bogor. Sabtu (31/1)
Dalam pemaparannya, menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya harus dijaga secara bersama-sama. Namun, di era perang opini dan perang psikologis saat ini, pihak-pihak yang bekerja secara profesional dan beritikad baik justru kerap dipersepsikan negatif di ruang publik.
“Di sinilah peran penting pers, khususnya PWI, untuk memberikan jaminan kepada publik bahwa kerja-kerja negara dijalankan sesuai aturan dan demi kepentingan bangsa,” ujarnya.
Ia menambahkan, insan pers memiliki posisi strategis dalam menjaga kepercayaan publik serta menjadi penyeimbang informasi di tengah masifnya disinformasi.
Menurutnya, meskipun di lapangan masih ditemukan tindakan aparat atau birokrasi yang dinilai tidak proporsional, pers diharapkan tetap mengedepankan objektivitas dan menghormati proses penegakan hukum.
Negara, lanjutnya, saat ini juga menghadapi tantangan besar dalam mengidentifikasi berbagai praktik ilegal. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja jurnalistik yang investigatif, bertanggung jawab, dan berbasis fakta untuk mendukung penegakan hukum yang adil dan berintegritas.
“Sekarang kita berada dalam satu kapal yang sama. Dibutuhkan persatuan dan kesatuan, termasuk kolaborasi lintas generasi antara wartawan senior dan generasi muda,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa sejarah Indonesia telah membuktikan pers memiliki peran penting sebagai penjaga nurani bangsa. Kendati demikian, negara tidak akan ragu bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang menyimpang dari peraturan dan tidak memenuhi kewajibannya kepada negara.
Sebagai pejabat negara, ia menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil pemerintah selalu berlandaskan regulasi dan tugas yang diberikan oleh Presiden. Pendekatan persuasif tetap diutamakan melalui tahapan verifikasi, klarifikasi, penertiban, hingga pemberian sanksi administratif.
“Namun apabila tidak diindahkan, maka penegakan hukum akan dilakukan,” katanya.
Sementara itu, kehadiran Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara disambut secara resmi melalui upacara penyambutan yang dipimpin Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo selaku komandan upacara. Menhan tiba didampingi sejumlah perwira utama Kementerian Pertahanan dan diterima langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S Depari, Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang, serta Ketua Departemen Hankam, TNI, dan Polri PWI Pusat Johnny Hardjojo, sebelum memberikan pembekalan di panggung utama.
