Jakarta, MCNN – Program pemerintah dalam rangka meminimalisir angka kemiskinan dengan cara menyalurkan bantuan dalam bentuk Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT) diduga menjadi ajang bisnis dan terjadi banyak penyimpangan dilapangan.
Kurang transparanya pendataan calon penerima atau sering disebut Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) menjadi salah satu penyebabnya.
” Datanya dari mana ya, saya merasa tidak mampu tapi tidak pernah merasakan program ini ( BPNT)”, ungkap warga RW 01 Kapuk Muara yang enggan disebut insialnya.
Narti salah seorang penerima program BPNT, mengeluhkan bahwa tetangganya tidak pernah merasakan program ini selama tujuh bulan. Padahal mereka mempunyai ATM yang dikeluarkan oleh Bank BNI sebagai alat untuk mencairkan ke vendor atau E – warung.
” Kasianlah masa saya dapat dia engga , kan sama – sama tidak mampu”, cetusnya (07/04/2020)
Ketika ditemui, Lastri salah seorang penyalur atau pemilik E – warung juga merasakan hal yang sama.
” Kemarin dapet bulan berikutnya tidak, kita tidak tahu masalahnya dimana sedangkan kita hanya penyalur saja”, katanya.
Ia juga menjelaskan, 15 orang yang memiliki ATM dari BNI sudah hampir setahun tidak mendapatkanya, yang ada jadi kecemburuan sosial. Tapi hal itu sudah saya laporkan kepada pak Junaedi,” jelas lastri( 7/4/2020)
Diduga bantuan yang ditujukan masyarakat bawah dengan kreteria BPNT diduga terjadi kejanggalan disaat penggelontoran pangan.
Dipihak lain Junaedi salah seorang relawan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Penjaringan mengatakan, bahwa data KPM kemungkinan didapat dari Badan Pusat Statistik ( BPS) sedangkan untuk warga yang mempunyai ATM tapi tidak bisa menggunakan untuk mengambil beras dan lain -lain Junaedi tidak bisa menjawabnya.
” Kemungkinan datanya dari BPS kalau yang KPM yang tidak bisa mengunakan ATM karena saldonya tidak ada saya tidak tahu”, jelas Junaedi dikantorya.
( Apen Sodikin )
