MAMUJU, Cybernewsnasional.com – Dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada Kamis (21/11/2024), tujuh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dipaparkan oleh Gubernur Sulawesi Barat.
Pandangan umum dari masing-masing fraksi menunjukkan fokus pada isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pengelolaan sektor pertanian dan kelautan, hingga transformasi digital dan mitigasi bencana.
Fraksi Golkar menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang terukur dan efektif untuk mendukung program strategis pemerintah daerah.
Fraksi Demokrat Sejahtera memberikan catatan khusus pada penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan perubahan iklim.
Fraksi PAN menekankan perlunya peran strategis pemerintah dalam mendukung sektor pertanian, kelautan, dan upaya penurunan angka stunting.
Fraksi PDIP meminta program pemberantasan kemiskinan dirancang lebih rinci untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin.
Fraksi NasDem mengingatkan kehati-hatian dalam menyusun postur APBD untuk menghindari potensi kontroversi.
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya kinerja pemerintah daerah dalam mendukung misi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Fraksi Persatuan Kebangkitan Hati Nurani berharap APBD 2025 mencerminkan keberpihakan pada masyarakat kecil dan efisiensi penggunaan anggaran.
Wakil Ketua DPRD Sulbar menyampaikan apresiasi atas masukan yang konstruktif dari setiap fraksi. “Semua pandangan dan rekomendasi ini akan menjadi bahan evaluasi penting dalam penyusunan APBD 2025 agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat,” ujarnya.
Penyampaian pandangan umum ini menjadi bagian penting dalam rangkaian penyusunan APBD 2025 yang diharapkan dapat membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat di provinsi tersebut.
***(Ars/Kml)***
