Tolak Pembelian Mobdin DPRD Kota Tangerang Didemo

Marcel

KOTA TANGERANG, MCNN – Dengan membentangkan bendera merah-putih, serta seruan dengan menggunakan alat peraga aksi tolak pembelian Mobil Dinas (Mobdin), DPDR Kota Tangerang Didemo, Selasa (12/05/2020).

Mengatasnamakan masyarakat Kota Tangerang, tiga orang yang menggelar aksi moral di depan Kantor DPRD setempat, menuntut Sekretariat DPRD Kota Tangerang untuk membatalkan pembelian fasilitas transportasi berupa Mobdin bagi pimpinan DPRD.

Dalam aksinya, alat peraga yang bertuliskan “Rakyat inginkan sembako bukan mobil mewah”, “aksi moral tunda pembelian mobil pimpinan DPRD Kota Tangerang”, “dahulukan kepentingan rakyat”.

Salah seorang anggota aksi, Samsul Basri mengatakan, pihaknya meminta Sekretariat DPRD Kota Tangerang untuk membatalkan pengadaan mobdin dengan nilai Rp. 1,4 miliar.

” Batalin aja, lebih baik anggarannya untuk penanganan pandemi COVID-19,” ujarnya.

Pengadaan mobil bermerek Honda Accord itu, diketahui melalui data lelang situs lpse.tangerangkota.go.id, yang dinilai terkesan memaksakan.

“Jadi, dalam kondisi ini DPRD sangat tidak wajar,” jelas pria yang kerap disapa Marcel.

Selain itu, dirinya juga menduga ada kejanggalan dalam pengadaan mobdin, sehingga dirasa harus digagalkan.

“Kami menduga ada permainan di sini,” tandasnya.

Dalam aksinya, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto, menerima aspirasi tuntutan dengan audiensi di kantornya. Menanggapi hal itu, dirinya merasa tidak keberatan jika memang pengadaan mobil dinas senilai harus ditunda.

“Yang pasti pengadaannya Mei ini ditiadakan,” jelas Turidi.

Mengingat masa pandemi, pihaknya mengharapkan jika pandemi Covid-19 mereda pelelangan bisa dilakukan kembali secara ulang.

“Mungkin Juni bisa jalan,” kata Turidi.

Dari hasil mediasi aksi tolak mobdin, pihak Sekretariat DPRD Kota Tangerang akan mendiskusikan kembali dengan LPSE terkait pengadaan tersebut.

Sebelumnya, pengadaan mobil dinas Rp1,4 miliar bermerek Honda Accord bagi pimpinan DPRD Kota Tangerang yang dilelang melalui situs lpse.tangerangkota.go.id, disoal sekelompok masyarakat. (Red)

Tinggalkan Balasan