Tokoh Masyarakat Pinta Camat Penjaringan Klarifikasi Masalah Pemecahan RW yang Kontroversial

Jakarta, MCNN.Com – Menanggapi polemik berkepanjangan dan adu argumentasi tentang aturan pemekaran RT/RW antara Warga RW 07 dengan Camat Penjaringan dan Lurah Kapuk Muara.

Wisnu W Pettalolo melaui press realeasenya mengungkapkan bahwa pemekaran RW 07 harus segera di kaji lagi dan camat Penjaringan harus melakukan klarifikasi jika memang pemacahanya dianggap tidak cacat hukum.

Berikut ini adalah press release Wisnu W Pettallo yang diterima media MCNN. Com , Selasa ( 24/11/2020)

Pertama kami menanyakan apakah boleh melakukan pemekaran RT/RW pada masa PSBB?

Kedua apakah memungkinkan pemekaran / Perubahan Status satu RT langsung menjadi satu RW??

Ketiga apakah dengan 200 (duaratus) KK memungkinkan menjadi satu RW tersendiri?

Inilah tiga pertanyaan pokok yang harus di jawab oleh pejabat di Jakarta Utara dan Balai Kota maupun pihak kecamatan Penjaringan supaya kami paham begitu juga masyarakat.

Kami mempunyai pemahaman atas ketiga pertanyaan diatas adalah sebagai berikut :

Ada Surat Edaran Sekda DKI Jakarta no. 51/SE/2020 tentang penangguhan pemilihan Ketua RT/RW pada masa PSBB.

Sesuai Pergub 171/2016,
Pemekaran RT harusnya menjadi beberapa RT dulu, ketika mencukupi baru diusulkan menjadi RW tersendiri.

Pergub 171/2016 juga memberikan batasan tegas tentang jumlah KK dalam satu RT/RW, yaitu:
80 sampai dengan 160 KK per RT dan 8 sampai dengan 16 RT dalam satu RW.

Wisnu mengharapkan Camat Penjaringan dan unsur pemerintahan terkait bisa mengklarifikasi masalah pemecahan RW 07 di kelurahan Kapuk Muara yang dinilai kontroversial.

Sayang awak media belum sampai berita ini diturunkan belum bisa menghubungi pihak kecamatan Penjaringan untuk mengkonfirmasi masalah kisruh yang masih berlanju. * ( Apen)

 

 376 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan