TKSK Kota Tangerang Harapkan Sinergitas Stakeholder

TKSK Kota Tangerang

KOTA TANGERANG, MCNN – Dalam membantu menyelenggarakan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kota Tangerang mengharapkan sinergitas stakeholder.

Dalam menjalankan pendistribusian program bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos), yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diubah menjadi Program Sembako Murah, permasalahan yang kerap terjadi salah satunya pernyataan masyarakat atas saldo kosong dari Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Koordinator TKSK Kota Tangerang dari TKSK Batuceper, Ida Marmurahati menyampaikan, saldo kosong atas KKS-KPM Kota Tangerang perlu peran serta stakholder dan pemerintah melalui dinas untuk memberikan solusi atas permasalahan pertanyaan masyarakat.

“Ya kita yang terkendala itu saldo kosong yang paling rawan itu, sudah ada dari 2017 dan rananya kemensos, karena saldo kosong yang sering dipertanyakan itu PSM dan TKSK. Pendapatan masyarakat nggak paham, gak tahu kalau saldo kosong itu memang dari Kemensos bukan dari kita, pingin kita mah kegiatan ini berjalan sesuai dengan aturan, kalau misalkan ada pertanyaan masyarakat ke dinas (Dinsos) bisa juga ikut menjelaskan, jadi kita bisa sejalan,” ungkapnya, saat ditemui (cybernewsnasional.com-red) di salahsatu rumah makan wilayah Nerogtok Kota Tangerang, Sabtu (13/6/2020).

Dirinya juga menambahkan, perlunya peran serta media dalam menginformasikan kepada masyarat juga sangat penting. Untuk itu, segala informasi yang diterima dapat menjadi solusi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat.

“Istilahnya apalagi sekarang ini kan ada terkena dampak Covid-19, kasihan PSM itu yang selalu bekerja tanpa memikirkan dirinya sendiri. Makannya, media juga penting juga bantu infoin ke masyarakat kalo memang ada saldo kosong dan itu dari pusat,” imbuhnya.

Terkait permasalahan lainya, yaitu KKS-KPM, Ida juga menghimbau kepada para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk tetap mengikuti aturan, agar tidak dipegang dan dalam pelaksanaan penyaluran bansos program sembako murah atau BPNT.

“Permasalahan terkait surat edaran dari dinsos itu sih, seperti masalah KKS itu, kita juga terus mengimbau TKSK bahwa kartu itu tidak boleh dipegang pendamping apalagi TKSK. Jangan sampai ada terjadi penyimpangan dilapangan,” jelasnya.

Sebagai antisipasi mulai dari pemotongan bansos, pengumpulan kartu (KKS) dan buku tabungan, menerima gratifikasi dari suplayer, mengganti nomor PIN dan indikasi mendapatkan jatah per-kelompok penerima manfaat (KPM).

TKSK juga perlu adanya pendampingan Dinsos Kota Tangerang. Hal tersebut dinyatakan Ketua TKSK Pinang, Mumu Rohimu berharap, jika peran serta dinas sebagai pengawasan sangat penting dalam penyaluran bansos tersebut, agar meminimalisir pelanggaran.

“Saya sih berharap, saya sebagai TKSK Kecamatan Pinang juga mewakili teman-teman, artinya keseriusan dinas sebagai pengawasan penyaluran BPNT ataupun Bansos sembako murah artinya jangan melepas begitu saja, biar kami di bawah bisa ada jawaban jika ada pertanyaan,” ungkapnya.

Dirinya juga berharap, peran serta pemerintah dalam menanggulangi angka kemiskinan dapat membuat masyarakat lebih produktif, agar masyarakat dapat lebih sejahtera dalam status sosial.

“Harapan kami kepada masyarakat, dengan adanya bantuan ini, mereka bisa lebih produktif lagi nantinya, bisa membangun keluarganya, ekonominya, tanpa harus besok tidak makan, karena bantuan pemerintah banyak sekali yang masuk ke masyarakat,” tandasnya.(red)

 99 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan