SUKABUMI, Cybernewsnasional.com – Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) menggelar unjuk rasa meminta dewan pengupahan taati arahan Presiden Prabowo dengan kenaikan upah tahun 2025 (6,5 %), di depan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024)
Kepala Bidang Hubungan Industrial (Kabid HI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi Tedi Kuswandi menyampaikan, Saya membenarkan adanya penolakan dari APINDO dengan alasan tertentu.
“Ada menolak itu masing-masing punya pendapat dan pertimbangan. Makannya dituangkan kenapa mereka menolak alasannya apa? Saya tidak bisa menyebutkan karena ada di berbagai pertimbangan yang menyebutkan bahwa mereka menolak
Kendati demikian, hasil rapat tersebut akan tetap memberikan rekomendasi kepada Bupati Sukabumi dengan catatan-catatan tertentu berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan.
” Tetap (direkomendasikan) karena rekomendasi itu yang dilampirkannya berita acara, nanti yang mempertimbangkan disana (provinsi),” ucapnya
Sementara itu, Ketua PC PUK SP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi Mochammad Popon S.H mengungkapkan, aksi unjuk rasa itu dilandasi adanya dugaan penolakan yang dilakukan oleh pengusaha terkait kenaikan UMK 6,5 persen.
” Saya menyatakan kekecewaan yang mendalam terhadap unsur pengusaha yang diwakili oleh Apindo yang jelas-jelas menolak kenaikan upah
Penolakan itu merupakan bentuk pembangkangan terhadap arahan kenaikan UMK oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar 6,5 persen.
“Karena ini keputusan presiden kita harus dijunjung tinggi, kita harus jaga dan hormati. Siapapun mereka yang membangkang keputusan Presiden berarti dia bukan warga negara yang baik
Saya mendorong Dewan Pengupahan Kabupaten Sukabumi untuk segera merekomendasikan kenaikan UMK Kabupaten Sukabumi tahun 2025 dengan minimal kenaikan 6,5 persen sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Kita akan kawal sampai Bandung, sampai 6,5 persen diputuskan kita akan kawal, Arek hujan, angin akan kita kawal, Mohon doanya,” Pungkasnya.
**(@zhar)
