SUKABUMI, CYBERNEWSNASIONAL.COM – Masyarakat Jawa Barat yang mayoritasnya adalah masyarakat Suku Sunda dengan kultur budayanya yang sopan. Mereka selalu menjaga kedamaian memiliki budaya saling menghormati kepada siapapun dengan toleransi yang tinggi dan sangat egaliter.
Namun, menjadi kaget ketika terjadi bentrokan sampai terjadi aksi anarkis dalam aksi GMBI di depan Mapolda Jabar beberapa waktu lalu. Kami sangat prihatin sampai terjadi aksi perusakan sampai simbol patung ‘Maung’ di depan Polda dinaiki oleh salah satu pengunjuk rasa. Sehingga melukai perasaan hati para anggota Polri di Polda Jabar.
Buya Royanudin salah satu Tokoh Ulama dan Budayawan Jawa Barat, dalam FGD serta Konferensi Pers Sindikasi Pergerakan Rakyat Jabar, meminta Penegakan Supremasi Hukum Sikapi Aksi GMBI di depan Mapolda Jabar ditegakkan. Hal itu disampaikan di Resto King Raos Jalan Jalur Sukabumi, Senin (31 Januari 2022).
“Kenapa bisa terjadi aksi anarkis di bumi Pasundan yang selalu menjaga kedamaian? Aksi beringas ditengah masyarakat yang menjung tinggi sopan santun saling menghormati sesama warga masyarakat. Ini harus menjadi evaluasi dan refleksi kita semua, apakah ada yang salah ?,” ujar Buya Royani, kepada wartawan.
Menurut Buya, siapapun yang salah, supremasi hukum harus selalu dijungjung tinggi. Aksi perusakan dalam aksi GMBI tersebut harus dituntaskan dengan cepat sesuai hukum dan keadilan. Pelaku perusakan harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. GMBI juga tidak lepas ada kekurangan dan kelebihan. Insiden ini merupakan salah satu komponen anak bangsa yang harus dibina dan diarahkan.
“Ini merupakan salah satu fakta realita yang ada di bangsa ini,” ungkap KH. Buya Royani, juga merupakan Budayawan Jawa Barat, asal Kabupaten Sukabumi.
Selain itu menurut Buya, awal persoalan yang menjadi penyebab terjadinya aksi unjuk rasa GMBI ke Mapolda Jabar yakni kasus pembunuhan anggota GMBI di Karawang yang harus cepat dituntaskan. Sebab siapapun yang terlibat menjadi otak dan jaringannya atas kasus pembunuhan anggota GMBI harus di proses hukum. Langkah ini untuk menjaga kehormatan dan wibawa POLRI di mata rakyat Indonesia kedepan.
“Kedepannya peristiwa aksi anarkis di bumi Jawa Barat ini jangan sampai terjadi lagi. Sebaiknya komunikasi silaturahmi itu harus lebih dikedepankan. Sampaikan aspirasi dengan cara-cara elegan melalui saluran-saluran demokrasi dan komunikasi yang telah disediakan,” ungkap Buya Royani itu.
Buya Royanudin mengungkapkan, aparatur pemerintah dalam hal ini kepolisian dengan slogan yang dicanangkan Kapolri yaitu konsep Presisi “Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan” harus mengoptimalkan langkah Prediktif deteksi dini. Apa yang akan terjadi dengan melakukan langkah antisipasi.
Responsibilitas harus merespon cepat setiap aspirasi dan permasalahan yang ada dengan langkah penggalangan, komunikasi dan silaturahmi. Kalau program Presisi dilaksanakan setiap tahapan dan prosedurnya, maka aksi anarkis GMBI di depan Mapolda Jabar tidak akan terjadi. “Itu harus diakui kurang optimalnya langkah-langkah deteksi dini atau prediktif dan kurang adanya respon cepat dalam melakukan komunikasi, silaturahmi untuk menuntaskan persoalan yang ada,” ungkapnya.
Selain itu, kurangnya transparansi berkeadilan dalam menuntaskan kasus pembunuhan anggota GMBI di Polres Karawang. Semestinya hal itu cepat dituntaskan dengan transparan dan memegang nilai-nilai keadilan dalam penegakan hukum.
Buya Royanudin menambahkan, “Aksi anarkis GMBI di depan Mapolda Jabar sudah terjadi. Ini harus menjadi pembelajaran pada kita semua, semua anak bangsa, semua elemen masyarakat di Jawa Barat. Kita harus saling menjaga diri, sebagaimana Filosofi Siliwangi, Filosofi Langlangbuana, kita jadikan spirit untuk tetap menjaga kebersamaan persaudaraan sesama warga masyarakat yang ada di Jawa Barat khususnya di seluruh Nusantara,” terang KH.Buya Royanudin.
Terpisah, tokoh aktivis pergerakan 98/80 Jawa Barat, Gingin Akil Alfiat Ginanjar mengatakan, terjadinya aksi anarkis GMBI di depan Mapolda Jabar tersebut, sebaiknya Bapak Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Kapolri dengan program Presisi nya.
“Ya, Kapolri itu kan sebagai wakil negara dan tugasnya mewujudkan keamanan dan kedamaian masyarakat. Jadi, penegakkan hukum yang berkeadilan untuk menjaga berlangsungnya proses demokrasi dan reformasi harus dijalankan,” tegas Gingin, yang juga sebagai tokoh Budayawan Jawa Barat. (Achmad Zazuli).
Keren 👍👍👍👍
trimakasih bro