Malang.Cybernewsnasional.com – Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK-BPDSI) menggelar seminar nasional dan rapat kerja nasional di Kota Malang pada Kamis (16/1/2025).
Bertempat di Grand Mercure Malang, kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh 38 komisaris dari 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia. Acara ini mengusung tema “Meningkatkan Peran Pengawasan Aktif Dewan Komisaris BPDSI”.
Dalam sambutannya, Ketua Umum FKDK-BPDSI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, S.E., M.B.A., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE., CertDa., QGIA, menyoroti pentingnya harmonisasi peraturan sebagai salah satu agenda yang perlu ditindaklanjuti oleh lembaga terkait.
“Pengharmonisan ketentuan yang berlaku sangat penting bagi Bank BPD untuk memastikan kepastian hukum, kelancaran operasional, mengurangi potensi konflik, meningkatkan efisiensi, kepatuhan terhadap peraturan, serta keterbukaan informasi dan transparansi sesuai perkembangan terkini,” jelas Prof. Bahrullah.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, A.KS., M.AP., dalam sambutannya menegaskan pentingnya adaptasi Dewan Komisaris BPD terhadap digitalisasi perbankan.
“Beradaptasi dengan teknologi digital perbankan, termasuk sistem keamanan dan aplikasinya, harus diiringi dengan pemahaman perkembangan cyber crime. Ini penting untuk memastikan mitigasi dan langkah pasca-kejadian sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Hal ini perlu dibahas secara mendalam,” ujar Pj Gubernur Jatim.
Beliau juga menekankan bahwa BPD harus dikelola seperti bank umum dengan kinerja yang profesional. “Dalam hal perubahan personel baik di jajaran BOD maupun Dewan Komisaris, profesionalisme dan evaluasi kinerja harus menjadi pertimbangan utama, sehingga stabilitas perbankan tidak terganggu oleh pergantian pimpinan daerah,” tambahnya.
Seminar dan Narasumber
Seminar nasional FKDK-BPDSI ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten. Salah satunya adalah Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ibu Sophia Issabella Watimena, S.E., M.B.A., C.A., yang membahas roadmap penguatan BPD, model three lines sektor jasa keuangan, serta tugas dan pengawasan Dewan Komisaris BPD.
Selain itu, Aprianus John Risnad, S.E., M.M., Direktur Pengawasan Bank Umum dan Daerah, juga turut memberikan materi. Drs. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA., CSFA., Anggota VI BPK RI, melalui video konferensi membahas pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah serta pengawasan BPDSI.
Program Unggulan FKDK-BPDSI Tahun 2025
Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi para komisaris BPD seluruh Indonesia. Sekretaris Umum Pengurus Pusat FKDK-BPDSI, Faisal Barus, mengungkapkan bahwa tugas Dewan Komisaris BPD sangat berat mengingat bank merupakan lembaga yang diatur secara ketat oleh otoritas.
“Seluruh Dewan Komisaris harus terus memperbarui pemahaman mereka untuk menjalankan fungsi dan tugas dengan baik,” ujar Faisal Barus.
Seminar nasional dan Rakernas FKDK-BPDSI ini menjadi salah satu program unggulan di tahun 2025, sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran Dewan Komisaris dalam menghadapi tantangan perbankan di era digital.
( Sunarno )