Bekasi, MCNN.Com – Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan program perbaikan rumah tidah layak huni (rutilahu) dilanjutkan
Sedikitnya 2.000 rumah rusak masuk dalam target perbaikan dalam program bertajuk Bekasi Benah Nata Rumah (Bebenah) ini.
Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Budi Setiawan, Minggu ( 28/7/2020).
“Total anggaran perbaikan 2.500 rutilahu itu mencapai Rp 40 miliar.Dengan anggaran tersebut, lanjut dia, setiap rutilahu akan mendapat Rp 20 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian bahan bangunan Rp 17,5 juta dan sisanya Rp 2,5 juta untuk jasa tukang. Budi mengakui anggaran tersebut terbilang minim, namun cukup untuk perbaikan rumah minimalis.” tambahnya, ” tambahnya seperti dikutip Harian Pikiran Rakyat.
Ketika wartawan MCNN.Com melakukan investigasi tekhnis pembuatan rumah rutilahu di duga banyak sekali kejanggalan terutama dalam proses pembelian bahan material banggunan, hal ini diungkapkan oleh salah satu warga Sumbereja kecamatan Pebayuran.
” ukuran 5 X 6 M rumah belum selesai anggaran 20 juta diduga dikarenakan harga material yang tidak masuk akal contohnya aja semen harganya bisa mencapai 60 sampai 70 ribu per sak untuk herbel 7 Cm harganya 700 ribu per meter kubik, ” jelas Karomi ( 16/09/2020).
Beliau pun menambahkan bahwa ada rumah yang di danai program rutilahu tapi belum selesai terpaksa pemilik hutang ke tetangga.
” Kasian udah tua ga punya penghasilan rumah belum selesai terpaksa hutang, ” jelasnya.
Sementara itu bendahara rutilahu Desa Sumbereja Iim ketika dikonfirmasi mengatakan “Bon ada tiga rangkap yang satu buat material satu buat penerima, satu lagi buat LPM, silahkan di cek saja ke penerima bantuannya, apakah sudah mendapatkan bon dari material atau belum,” jelasnya.
Adanya dugaan praktik mark up dana pembelian bahan material program rutilahu perlu mendapatkan pengawasan yang serius.
Maruli ketua Garda-P3ER (Pemuda Peduli Pembangunan dan Ekonomi Rakyat) Cabang Bekasi mengatakan bahwa program pemerintah jangan sampai disalah gunakan.
‘Kami tentunya sangat berharap agar pemerintah memprioritaskan program penuntasan kemiskinan, program bantuan perbaikan rumah masyarakat miskin dengan istilah Rutilahu itu merupakan langkah yang tepat, ” jelasnya ( 16/09/2020)
“Namun program itu diharapkan agar jangan menjadi objek bagi penyelenggaranya. Sangat disesalkan jika sampai harga material pun menjadi objek korupsi. Kami meminta agar penegak hukum jeli dan sigap untuk bertindak jika ada masyarakat yang dirugikan bahkan dimanfaatkan statusnya kemiskinannya sebagai ajang lahan korupsi, ” tambah Maruli * (Apen)
