Sebaiknya Kisruh Bisa di Selesaikan dengan Cara Bermusyawarah Pasal Jangan di Parsialkan

Jakarta, MCNN.Com – Maraknya pemberitaan mengenai kekisruhan tentang proses pemecahan Rukun Warga ( RW ) di kawasan perumahan mewah Pantai Indah Kapuk ( PIK ) mendorong anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) angkat bicara.

Viani anggota komisi IV DPRD DKI Jakarta mengatakan bahwa pembentukan dan pemecahan kepengurusan Rukun Warga ( RW ) mempunyai aturan yang jelas, semua element harus benar – benar melakukan pasal demi pasal yang ada pada Peraturan Gubernur ( Pergub ).

” Setiap warga negara mempunyai hak sama dalam hukum dan jika ada yang mau menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN )perihal pemecahan RW tersebut, itu hak mereka, ” jelasnya.

” Tapi jika kedua belah pihak ( pro dan kontra pemekaran – red) mau bertemu ya kita fasilitasi, tambahnya.

Sementara itu tokoh masyarakat RW 07 kelurahan Kapuk Muara kembali mengeluarkan tanggapanya terhadap kekisruhan masalah tersebut.

Wisnu mengatakan bahwa pada point 4 notulen rapat disitu jelas ketua RW 07 dan Lembaga Musyawarah Kelurahan ( LMK)  RW 07 keberatan terhadap pemecahan tersebut.

Disisi lain Wisnu pun menjelaskan bahwanya jika kelebihan RT mengapa tidak dibagi secara proposional.
Ditambah lagi pada Pergub no 171 tahun 2016 tidak menyinggung luas lahan tapi jumlah Kepala Keluarga ( KK ) ini harus benar – benar dipahami.

“Lihat pasal 5 Syarat Pembentukan RT/RW,
Setiap RT terdiri dari paling sedikit 80 (delapan puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 160 (seratus enampuluh) Kepala Keluarga)  Setiap RW terdiri dari paling sedikit 8 (delapan) RT dan paling banyak 16 (enambelas) RT jangan jangan Camat belum baca atau tidak paham pergub tersebut, ” tambah Wisnu.

Sebelumnya seperti dikutip salah satu media , Erwanto panitia pemilihan RW 11 mengatakan bahwa,  pemecahan RT 008 menjadi RW 011 sudah dibahas  dan  didiskusikan bersama dengan pihak Kelurahan Kapuk Muara selama dua tahun.

Sementara itu Camat Penjaringan Devika ketika dikonfirmasi perihal tersebut mengatakan bahwa semua sudah terjadwal oleh Lurah.

” Semua sudah terjadwal oleh Lurah bang, ” singkatnya.

Direktur Advokat, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) Sabarudin, SH mengatakan bahwa, rujukan hukum pemecahan RW salah satunya Pergub No. 171/tahun 2016 walaupun ada rujukan penunjang lain.

” Jangan memparsialkan pasal dalam setiap aturan atau perundang – undanga , setiap pasal mempunyai keterkaitan dan tugas camat serta Lurah yang urgent adalah bermusyawarah dan mengupayakan keterbukaan administrasi publik, ” jelas Sabarudin ketika di temui wartawan MCNN.Com Sabtu, ( 14/11/2020).* ( Apen)

 

 

 288 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan