Puluhan Spanduk Penolakan Pemekaran RW Kembali Hiasi PIK

Jakarta, MCNN.Com – Maraknya spanduk yang berisi penolakan pemekaran RW di Pantai Indah Kapuk kelurahan Kapuk Muara kembali marak dan terpampang di wilayah perumahan ellite trrsebut

Kejadian ini adalah kelanjutan dari dugaan ketidak puasan terhadapa Lurah dan Camat yang didugamelakukan Pemekaran RW tanpa musyawarah dengan warga setempat.

Tokoh Masyarakat RW07 Kapuk Muara Aristo Kardiman mengatakan,
Lurah ngotot mempertahankan pendapatnya dengan menggunakan Pasal 14 Pergub 171/2016 yang merupakan Pedoman RT/RW di DKI Jakarta dan mengatakan itu hak dia sebagai Lurah.

Sedangkan warga dan pengurus RW07 juga pengurus RT-RT lain tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah terkait pemekaran ini.

Kardiman memhatakan jika menggunakan Pergub 171/2016 maka syarat pemekaran adalah sebagai berikut :

– Satu RT terdiri dari 80 sampai dengan 160 KK (Kepala Keluarga) sedangkan satu RW terdiri dari 8 sampai dengan 16 RT.

– Musyawarah RW yang melibatkan 3 Pengurus RT dan 3 tokoh masyarakat dari masing-masing RT dalam RW tersebut.

Keanehan lain dalam kasus Pemekaran RW07 di Kapuk Muara ini adalah satu RT08/RW07 dengan 200KK dimekarkan menjadi satu RW. Logika sederhana suatu RT jika dimekarkan ya harusnya menjadi satu atau beberapa RT lagi, bukan menjadi RW.

Selain itu pemekaran ini juga diduga dipaksakan pada masa PSBB di Jakarta yang mana sesuai Surat Edaran Sekda 51/SE/2020 menangguhkan pemilihan pengurus RT/RW yang telah selesai masa tugasnya.

Sebagian warga Pantai Indah Kapuk memginginkan peninjauan kembali keabsahan SK pemekaran karena dinilai cacat hukum dan cenderung dipaksakan.* ( Apen )

 

 438 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan