BOGOR, Cybernewsnasional.com – Total 72 orang narapidana terorisme (napiter) dari 9 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seluruh Indonesia menyampaikan ikrar dan bersumpah setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Rabu (24/04/2024).
Kegiatan yang diselenggarakan secara hibrida tersebut dipusatkan di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur.
Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Supriyanto, melaporkan bahwa sejak tahun 2020, kegiatan “Ikrar Setia Warga Binaan Tindak Pidana Terorisme terhadap NKRI” menjadi salah satu indikator pendukung pembinaan napiter.
Berdasarkan data per tanggal 23 April 2024, jumlah napiter saat ini sebanyak 347 orang dan tersebar di 61 Lapas seluruh Indonesia.
“Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, Pemasyarakatan telah berhasil melampaui target kinerja dalam bidang pembinaan warga binaan tindak pidana terorisme.
Persentase pencapaian dibandingkan target kinerja pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 146%, tahun 2022 sebesar 250% dan tahun 2023 sebesar 452%. Memasuki Triwulan II 2024, jumlah warga binaan tindak pidana terorisme yang sudah menyatakan ikrar setia terhadap NKRI adalah sebesar 168 orang atau 336 % dari target pencapaian kinerja tahun 2024,” jelas Supriyanto.
Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Plt. Dirjenpas), Reynhard Silitonga juga menjelaskan kegiatan hari ini merupakan salah satu bukti kerja dan keberhasilan bersama dalam melakukan pembinaan kepada napiter.
Dengan pernyataan ikrar setia terhadap NKRI ini, 72 orang napiter telah siap untuk mencintai NKRI dan bersama-sama menjaga Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, serta pandangan hidup dan pemersatu bangsa Indonesia.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung keberhasilan pembinaan warga binaan tindak pidana terorisme di dalam Lapas, yaitu kepada BNPT, Densus 88, Kemenag, BIN, BPIP, pemerintah daerah, organisasi masyarakat serta instansi lainnya. Apalagi dengan adanya dinamika perubahan jaringan dan aksi terorisme di Indonesia, sinergitas yang kuat antara Ditjenpas dan stakeholder perlu terus dipelihara untuk bersama-sama menghadapi tantangan dalam menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia,” ungkap Reynhard.
(A Zazuli)
