Program I Juta PPPK Kemendikbud di Protes GTKHNK35+ Sukabumi

Sukabumi. MCNN – Guru Honorer di Kabupaten Sukabumi protes atas tidak terakomodirnya Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam penerimaan satu juta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemendikbud tahun 2021.

Dalam protes tersebut mengatasnamakan Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Ketegori Usia 35 Tahun Ke Atas (GTKHNK35+) Kabupaten Sukabumi Protes ke Kemendikbud.

Ketua ( GTKHN + 35 ) Kabupaten Sukabumi Iwa Kartiwa menilai, hal itu terlihat dari tidak adanya Mata Pelajaran (Mapel) PAI dalam Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian dan Berkelanjutan (SIM PKB) Kemendikbud, saat guru-guru honorer PAI yang mengajar di sekolah di bawah naungan Kemendikbud mendaftar pelatihan kisi-kisi soal PPPK 2021 di aplikasi tersebut.

“Artinya PPPK 2021 Kemendikbud tetap tidak membuka ruang buat Guru PAI atau guru-guru yang lulusan prodi PAI,” kata Iwa kepada awak media, Sabtu (6/3/2021).

“Saat ini kata dia banyak guru honorer dengan basis ijazah PAI menjadi guru kelas meskipun tidak linier. Tidak adanya mata pelajaran PAI di seri Guru belajar SIM PKB yang dirilis Kemendikbud mulai Rabu, 3 Maret 2021 tersebut. Bukan hanya berimbas kepada nasib Guru PAI saja, namun kepada guru-guru kelas yang basis ijazahnya dari prodi PAI. Ujungnya adalah bahwa mereka tidak punya lagi kesempatan mengikuti program satu juta penerimaan PPPK Kemendikbud tahun 2021.” Imbuhnya.

Dengan demikian Iwan menerangkan” mereka ini pada umumnya sudah mengabdi cukup lama, ada yang belasan bahkan puluhan tahun,” Ini menjadi ironi, sehingga ghiroh (semangat) pemerintah pusat yang katanya regulasi PPPK satu juta itu jadi kontra produktif dan terkesan asal-asalan tanpa studi kasus yang matang.

“Kami heran dengan Kemendikbud yang selama ini seolah menyamakan guru-guru PAI yang mengajar di sekolah di bawah naungan dinas pendidikan dengan guru-guru yang mengajar di madrasah, sehingga ada stigma mereka sama-sama berada di bawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag) seperti halnya Guru madrasah, Entahlah, apa Kemendikbud tidak tahu atau pura-pura tidak tahu,” ujarnya.

“Rancu sekali pengelolaan Guru PAI yang mengajar di sekolah di bawah naungan Kemendikbud, salah satunya adalah secara kepegawaian Guru PAI ada di bawah naungan dinas, namun dalam hal pembinaan di bawah naungan Kemenag. Contoh lainnya kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dimana KKG/MGMP PAI dan Guru kelas ada dibawah naungan Kemenag, sementara KKG umum atau MGMP pelajaran umum ada di bawah dinas.” Tegas iwa.

Karena itu pihaknya akan terus menuntut pemerintah memperjelas dan mempertegas kewenangan dalam mengatur dan mengurus guru-guru PAI yang mengajar di sekolah di bawah naungan Kemendikbud, agar Guru honor PAI memiliki kesempatan setara dalam memperjuangkan nasibnya.

“Atas nama GTKHNK dengan usia 35 Kabupaten Sukabumi, kami berharap pemerintah kabupaten dan DPRD berinisiatif melakukan seleksi lokal PPPK untuk guru-guru PAI yang mengajar di sekolah dibawah naungan dinas pendidikan.” Pungkas Iwa.

Azhari Muhtar

 137 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan