Tangerang, Cyber News Nasional– Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sukamanah, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, masih menyisakan polemik. 5/1/2021
Diberitakan sebelumnya oknum Ketua Kelompok yang diduga kuat telah menahan kartu ATM PKH milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang disertai dugaan adanya pungutan liar sebesar Rp 15 ribu kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) disaat pengambilan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), berupa beras, telor, ayam, buah-buahan dan kacang.
Beredarnya pemberitaan beberapa waktu lalu yang diungkapkan oleh salah satu warga keluarga penerima manfaat (KPM)
Yang dirinya menjelaskan bahwa selama dua tahun berjalan mendapatkan paket sembako dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Keluarga Harapan tidak pernah memegang kartu ATM nya dan untuk pengambilan paket sembako tersebut saya harus bayar Rp 15 ribu dengan dalih kalau ga dibayarkan maka paket sembako tidak bisa diambil.
“Dua tahun saya tidak pernah pegang kartu ATM PKH tersebut, kalau paket sembako tersebut datang saya harus ambil di rumah Ketua RT dan harus menebus Rp 15 ribu, kalau ga bayar katanya paket ga bisa diambil,” Terangnya.
Viralnya pemberitaan tersebut menyebabkan pihak oknum harus mengembalikan kartu ATM PKH
pada tanggal 27 desember 2020
Saat di konfirmasi awak media melalui telpon selullernya terkait carut marutnya sistem pelayanan bansos oleh kelompok Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg hingga berujung dugaan adanya pungli, Camat Rajeg, H.Ahmad Patoni, menegaskan, untuk menanggapi dan menindak lanjuti
dirinya akan segera memanggil para pihak terkait untuk dimintai keterangan.
“Nanti saya akan tegur pendamping PKH dan Ketua TKSK nya, supaya bisa meluruskan dan memberikan informasi yang jelas,” tegasnya, pada Senin (04/01/2021).
(Vidos)
