TANGERANG, Cyber News Nasional – Tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Di masa pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini di peringatan HPN 2021 tidak digelar pertemuan seperti biasanya, yang mengumpulkan para jurnalis dan pelaku media massa dari seantero negeri.
Ragam jenis pertemuan digelar secara virtual atau webinar dalam rangkaian peringatan HPN 2021 yang diadakan di DKI Jakarta, yang sebelumnya direncanakan di Kendari Sulawesi Tenggara, namun terkendala Pandemi.
HPN kali ini bertema ‘Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers Sebagai Akselerator Perubahan’.
Acara puncak HPN 2021 digelar hari ini, Selasa (9/2) bertempat di Hall Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara.
Namun tahukah anda, sejarah terjadinya Hari Pers Nasional. Berikut keterangan yang dirangkum oleh H.Abu Bakar.S.Pd.SH.MH, Pimpinan Media Cyber News Nasional (MCNN), tentang sejarah singkat peringatan HPN.
Penetapan hari pers ini terjadi di masa Pemerintahan Presiden Soeharto, yang merespon permintaan kalangan pers akan adanya Hari Pers Nasional.
Keinginan para wartawan untuk menetapkan hari bersejarah bagi pers akhirnya didengar oleh penguasa Orde Baru itu. Melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985, Soeharto menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.
Ketika itu, Soeharto menegaskan bahwa pers muncul sebagai obor penerangan. Soeharto juga memberikan penjelasan mengenai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1983 dan berusaha mengembangkan pers yang sehat, bebas dan bertangung jawab.
“Pertumbuhan dan peningkatan pers nasional akan memberikan nilai positif bagi perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia,” kata Soeharto.
Penetapan Hari Pers Nasional memang tak terlepas dari organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berdiri pada 9 Februari 1946. Dengan demikian, muncul kritik mengenai penetapan Hari Pers Nasional yang diambil dari HUT PWI.
Salah satu kritik mengenai penetapan Hari Pers Nasional adalah karena PWI merupakan satu-satunya organisasi pers yang diperbolehkan ada saat Orde Baru berkuasa.
Saat Soeharto memimpin, sejumlah wartawan yang menginginkan independensi pers dan wartawan dari unsur pemerintah kemudian mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
AJI dan sejumlah sejarawan kemudian mengusulkan agar Hari Pers Nasional ditetapkan sesuai dengan sejarah pers di Indonesia. Salah satu usulan adalah menetapkan tanggal meninggalnya tokoh pers Tirto Adhi Soerjo pada 7 Desember.
Salah satu warisan legendaris Tirto adalah surat kabar Medan Prijaji. Di tangannya, pers menjadi wahana untuk melatih rakyat jelata membela hak-haknya di hadapan penguasa.
Dia menerbitkan Suluh Keadilan karena pers ke depan pasti akan berhubungan dengan pasal-pasal. Putri Hindia sebagai tonggak pers perempuan bahkan melatih sendiri wartawan-wartawannya.
Usulan lain adalah menetapkan Hari Pers Nasional disesuaikan dengan tanggal berdirinya Medan Prijaji pada Januari 1907.
Sejarawan Asvi Warman Adam memberikan usulan jalan tengah, yaitu peringatan bulan pers nasional pada Januari yang kemudian dilanjutkan dengan puncak peringatan pada 9 Februari.
Di era digitalisasi saat ini ragam perkumpulan atau wadah para jurnalis dan pelaku media massa terbentuk selain PWI dan AJI.
Di antara konstituen Dewan Pers itu antara lain, KWRI (Komite Wartawan Reformasi Indonesia), PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia), IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia), dan lain-lain semua yang terdaftar atau menjadi konstituen di Dewan Pers.
Tidak hanya itu, aktivitas media siber dan online juga luar biasa. Ini juga diikuti dengan bermunculan organisasi yang menghimpun para pengelola media siber ini.
Ada AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia), SMSI (Serikat Media Siber Indonesia), ada JMSI (Jaringan Media Siber Indonesia) dan masih banyak lagi nama organisasi lainnya.
(Ups).
