HTML5 Icon

Pemkot Jakut Berkolaborasi Dengan FKUB Serta Masyarakat.

JAKARTA, Cybernewsnasional.com
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara berkolaborasi denga Forum Kominikasi Umat Beragama (FKUB) dengan masyarakat, seperti FKDM, LMK, RW dan RT. Dengan maraknya Rumah Toko ( Ruko) dijadikan alih fungsi menjadi tempat ibadah.

Walikota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko mengatakan, sebagaimana yang disampaikan pihak FKUB, bahwa keberadaan tempat ibadah di setiap wilayah harus dilakukan pendataan, updating data tersebut dilaksanakan minimal setiap 3 bulan sekali.

“Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menjaga kerukunan baik antar umat maupun antara umat beragama yang ada di wilayah Jakarta Utara,” pungkas Sigit melalui selulernya.Selasa (14/01/2020).

Sigit berharap, berkolaborasi FKUB maupun elemen lembaga yang ada di masyarakat seperti FKDM, LMK, RW maupun RT mengawal pelaksanaan pendataan maupun proses updating tersebut,”harapnya.

Sebelumnya juga pernah dikatakan oleh FKUB Jakarta Utara H. Hamid Effendi. SH, dan Dewan Kota Jakarta Utara Ridwan Hakim, dengan maraknya Rumah Kantor( Ruko) yang dijadikan rumah ibadah yang ada di wilayah Kecamatan Penjaringan. Senin(13/01/2020)

“Kata FKUB Jakarta Utara Hamid, banyak rumah dan ruko yang berubah fungsi menjadi tempat ibadah, bukannya tidak boleh, namun harus sesuai perizinannya.Pertama penempatan bangunan ibadah harus tetap menjaga kerukunan umat beragama, kedua tidak mengganggu ketertiban umum, ketiga harus sesui dengan peraturan regulasi yang ada karena sudah diatur berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang.

“Kata Dewan Kota Jakarta Utara, pada dasarnya, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006.

Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (“Peraturan Bersama 2 Menteri”).

Pendirian rumah ibadah perlu memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung dan dia juga harus memenuhi persyaratan khusus yakni, daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat.

( Sunarno)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: