CIREBON, Cyber News Nasional – Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Cirebon Provinsi Jawa Barat yang di pimpin Bupati Imron ternyata masih memiliki program yang di duga dirahasiakan kepada publik. Hal ini disampaikan Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) dan Pembangunan pada satuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD) Kabupaten Cirebon Sambasi.
Hal ini menyusul adanya informasi yang didapat wartawan Media Cyber News Nasional (MCNN) dari sejumlah perangkat desa yang menyebutkan jika mereka ditawarkan adanya program Sejahtera Pelosok Desa (SPD) dari oknum yang mengaku dekat dengan gubernur juga presiden.
Menurut keterangan dari sejumlah perangkat desa mengatakan, selain pelaku yang mengaku orang dekat pihak istana, pada saat dia menawarkan program SPD ke sejumlah desa mereka didampingi oleh Kabid dan Kasi dari DPMD kabupaten Cirebon, sehingga pihak desa merasa yakin bahwa program yang mereka tawarkan itu program resmi dari pemerintah.
“Dari program SPD itu katanya banyak paket pekerjaannya, seperti infrastruktur dan pekerjaan lainnya, sehingga kami mengajukan sejumlah proposal demi mendapatkan pekerjaan itu.” ujar salah satu perangkat desa yang berada di wilayah Gunungjati.
Saat disinggung terkait informasi yang didapat wartawan, bahwa untuk mendapatkan program SPD pihak desa harus memberikan sejumlah uang.
Sumber berkilah bahwa dirinya tidak mengetahui persis terkait pemberian uang guna mendapatkan program SPD oleh kuwu.
“Masalah uang saya tidak tahu, yang tahu hanya pak kuwu. Dan waktu itu saya hanya ikut mendampingi kuwu saja saat melakukan pertemuan.” ucap sumber yang namanya tidak mau dipublikasikan.
Dikatakan sumber, bahwa ada sekitar 20 desa lebih yang ikut ditawarkan program SPD. Informasi yang didapat wartawan sendiri, menyebutkan bahwa desa atau narasumber yang memberikan informasi terkait program SPD mereka telah mengeluarkan uang sebesar Rp.40 juta.
Keterangan lainnya terkait program SPD didapat dari perangkat desa diwilayah Kecamatan Plumbon, yang menyebutkan bahwa program SPD itu tidak ada.
“Tahunya program SPD itu tidak ada didapat dari ketua korkab pendamping desa Kabupaten Cirebon, sehingga kami diminta agar kami tidak mengikuti adanya penawaran program tersebut.” jelasnya.
Sementara itu, Kabid UEM dan Pembangunan DPMD Kabupaten Cirebon, Sambasi (57), sa’at ditemui diruang kerjanya, Selasa (02/02/2021) mengatakan, bahwa program SPD yang ditawarkan ke beberapa kuwu (Kades) bersifat rahasia, sehingga ia meminta agar jangan dulu diekspos atau dibuka kepada masyarakat luas.
“Saya mohon dengan sangat agar program ini jangan dulu di buka, sebab program ini masih sangat rahasia.“ucapnya sambil memohon dengan sangat.
Saat ditanyakan kenapa program SPD itu rahasia, Sambasi tidak bisa menerangkan alasannya terkait program SPD yang disebutnya masih rahasia. Dia hanya kembali meminta agar program SPD jangan dulu dibuka atau diekspos.
“Yang jelas insya Allah program ini ada dan mudah-mudahan tahun 2021 ini terealisasi, sebab yang membawanya orang pusat.” kilah pria 57 tahun ini.
Ketika disinggung berdasarkan informasi bahwa untuk mendapatkan program SPD para kuwu diduga telah memberikan uang dengan jumlah puluhan juta rupiah.
Sambasi membantah jika pihaknya telah menerima uang dari sejumlah kuwu dengan maksud sebagai uang pelicin guna mendapatkan program SPD.
“Saya berani disumpah menggunakan Al-Quran kalau saya tidak pernah menerima uang dari kuwu, siapa kuwunya bilang seperti itu.”bantah Sambasi.
Saat kembali ditanyakan,apakah kepala dinas atau atasan Sambasi tahu adanya program SPD. Sambasi mengakui jika atasanya tidak mengetahui adanya program SPD. Yang mengetahui baru dirinya, sebab orang yang mengaku dari pusat atau yang membawa program SPD langsung menemui dirinya tidak atasannya.ucapnya.
“Tapi pak bupati juga mau ikut dalam program SPD hal ini guna pembangunan di Kabupaten Cirebon.”Tutur pria yang mengaku satu tahun lagi purna tugas.
Ketika ditanyakan siapa orang pusat yang dimaksud oleh Sambasi yang membawa program SPD? Kabid UEM dan pembangunan pada satuan DPMD kabupaten cirebon ini tidak mau menjawab.
“Ya pokoknya adalah kurang lebih dua orang yang datang ke sini, dan sumber anggaran untuk program itu dari pusat.”pungkas Sambasi.(Bisri/Harun).
