Pekerjaan Swakelola di Tangerang Ungkap Dugaan Praktek KKN

KOTA TANGERANG, MCNN — Pengerjaan saluran air secara swakelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di salahsatu wilayah di Kota Tangerang terkesan asal.

Dalam pantauan awak media, proyek pengerjaan yang dilakukan BKM Bina Usaha Baru Kelurahan Sukasari Kota Tangerang disoal oleh warga.

Hal tersebut dikarenakan adanya penutupan saluran air oleh cetakan beton yang dipasang dalam proyek yang menggunakan anggaran pemerintah  daerah.

Selain itu, pengerjaan proyek saluran air yang berlangsung di Jalan Sukabakti 3 RW 10 Kelurahan Sukasari ini, juga tampak tidak merata hingga warga terpaksa membeli pipa paralon untuk menyambung saluran air dari rumahnya.

Saat dihubungi, Ketua BKM Bina Usaha Baru Abdel Latief mengatakan, bahwa pengerjaan tersebut berdasarkan perintah dari Kelurahan Sukasari, hingga dipaksakan ditutup untuk adanya pengerjaan lanjutan dari pengerjaan nama Anggota DPRD yang turut disebut.

“Emang ditutup, kalau enggak air itu masuk kedalam, itu perintah dari Kelurahan, abang mah hanya menjalankan aja,” katanya.

Selain pengerjaan dan minimnya pengawasan, dalam perbincangan melalui telepon seluler Abdel memaparkan, kedekatan dirinya dengan pejabat tinggi Pemerintah Kota dan anggota DPRD Kota Tangerang.

“Pasang Udith, tutup, dan disemen. Speknya 46 meter abang gali, nanti diteruskan sama PUPR, Rusdi Dewan (Rusdi anggota Fraksi Golkar). Karena di RW 10 ini sama sekali belum tersentuh, gak kaya di Pengayoman kan tersentuh terus, karena abang langsung ke kepala Dinas, karena saya deket dengan pak Wakil (Sachrudin-red)  langsung dapet empat smpai paket lima paket. Karena Rusdi rumahnya di Sukabakti dua (tak jauh dari lokasi,-red) mudah-mudahan tersentuh ya gitu aja, kalo abang gak ngeluh ya muat aja gak papa,” papar Abdel saat dihubungi awak media.

Saat dikonfirmasi terkait keterangan Ketua BKM Bina Usaha Baru, Anggota DPRD Fraksi Golkar, Rusdi mengatakan dirinya merasa kaget namanya dibawa dalam hal tersebut.

Terlebih nama Wakil Walikota Tangerang masuk dalam pemberitaaan di beberapa media.

“Lagi pusing kali itu dia, sampe ngomong begitu, gua mah cuma mengajukan ke PU buat kepentingan masyarakat, secara teknis itu pekerjaan BKM,” jelas Rusdi.

Di lain sisi,  menurut Hilman, sebagai pengamat sosial,  paket pekerjaan yang ada dinas tersebut disinyalir seringkali diperoleh dan dikerjakan oleh orang-orang dekat dari para politisi ternama di kota Tangerang.

“Pernyataan Oknum ketua BKM itu sudah jelas, bahwasanya ada indikasi bagi bagi kue dalam tanda kutip di dinas tersebut,” tutur Hilman Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK).

Pembagian proyek yang diduga dilakukan oleh dinas PUPR Kota Tangerang menurut Hilman disinyalir sudah seringkali terjadi, pasalnya beberapa waktu lalu beberapa kontraktor yang memang berkompenten melakukan pekerjaan tersebut melakukan aksi unjuk rasa menuntut transparansi dari dinas tersebut.

“Kalau nggak salah belum ada sebulan temen-temen dari Tangerang bebersih aksi dikantor PUPR menuntut kejelasan dugaan bagi-bagi kue di dinas itu,” jelas Hilman pada awak media.

Hilman pun mengatakan dugaan praktek bagi-bagi proyek yang disinyalir terjadi di dinas PUPR Kota Tangerang tersebut adalah salahsatu bentuk dari tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terkesan dibiarkan dan menjadi bancakan dari para politisi yang disebut dekat dengan para kontraktor dan ketua BKM.

“Ini tidak bisa dibiarkan, dalam waktu dekat kita akan mengirimkan surat kepada mereka (Dinas PUPR) untuk meminta klarifikasi atas pernyataan saudara A kepada rekan-rekan media yang menyebut kalau dia mendapat 4 sampai 5 paket dengan menjual nama wakil walikota Tangerang,”tegasnya.

(Ups)

 1,138 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan