JAKARTA, MCNN.Com – Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, dalam pertemuannya dengan Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) dengan tegas menyatakan bahwa “Tidak Ada Kesejahteraan, Tidak Perekonomian Tanpa Ada Pekerja”.tegasnya.
Pernyataan Mas Ibas (begitu panggilan Edhie Baskoro) tersebut disampaikan dalam forum Audensi dengan GEKANAS, di ruang Rapat Fraksi Partai Demokrat, Gedung Nusantara I DPR RI lantai 9. Rabu, (02/09/2020).
Dalam forum Audensi itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat didampingi oleh 6 orang Anggota DPR Fraksi Demokrat dan satu orang dari DPP Partai Demokrat. Sedangkan dari GEKANAS hadir serikat pekerja aliansi yang terdiri dari: FSP KEP SPSI, FSP LEM SPSI, FSPI, FSP KEP KSPI, FSP PAR Reformasi, PPMI ’98, FSP RTMM SPSI, FSP TSK SPSI, SP PPMI KSPSI, IKAGI, PPIP, SP PJB, dan SP PLN.
Menurut Ibas, Fraksi Partai Demokrat pada bulan April 2020 keluar dari Panja RUU Cipta Kerja, karena mestinya Pemerintah dan DPR focus pada penanganan masalah dampak dari menjangkitnya Covid-19 yang mulai banyak memakan jiwa manusia.
“Bukan tidak menghargai Pemerintah, tapi sebaiknya kita semua focus pada penanganan Covid-19”, kata Ibas.
Dikatakan lebih lanjut oleh Ibas, kita tidak bisa menutup mata, bahwa sejak awal mewabahnya Covid-19 hingga sekarang ini, banyak industri manufactur dan usaha menengah dan kecil menghadapi masalah, yang berakibat semakin banyaknya pekerja mengalami PHK.
“Melihat kondisi seperti ini Fraksi Partai Demokrat tidak bisa menutup mata atas reaksi yang timbul dari masyarakat terhadap penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja”, ucapnya.
Ibas juga menambahkan bahwa sebagai Partai yang memperjuangkan hak-hak rakyat, akhirnya Fraksi Demokrat masuk kembali dalam Panja RUU Cipta Kerja untuk turut membahasnya. Untuk itu, Fraksi Demokrat menugaskan Bambang Purwanto, Hinca I.P. Pandjaitan XIII, dan Benny K. Harman sebagai anggota Panja RUU Cipta Kerja.
Sementara itu, salah seorang pembica dari GEKANAS, Indra Munaswar yg Ketua Umum FSPI dalam paparannya menyatakan mengapa pekerja/buruh Indonesia menolak dan menuntut dibatalkannya RUU Cipta Kerja, karena kandungan RUU tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan melanggara UUD 1945. Karena itu, pekerja/buruh Indonesia mendesak DPR RI dan Pemerintah menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja.
Pada kesempatan itu, kawan2 dari serikat di bidang kelistrikan yg tergabung dalam GEKANAS juga menyampaikan paparan yg pada dasarnya menuntut agar klaster kelistrikan juga dicabut karena akan sangat merugikan negara dan akhirnya akan memberatkan rakyat.
Pada pernyataan akhirnya, Ibas menyatakan bahwa Fraksi Partai Demokrat siap memperjuangkan penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja Khusus Klaster Ketenagakerjaan untuk dicabut. (Rls-Red).
