MAMUJU, Cybernewsnasional.com – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, Plh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar), Amujib, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Acara yang berlangsung pada Senin, 18 November 2024, itu dihadiri berbagai stakeholder guna memastikan demokrasi berjalan bersih dan berintegritas.
Amujib menegaskan pentingnya ASN untuk tetap netral, profesional, dan berintegritas dalam menghadapi kontestasi politik. Ia mengingatkan bahwa masa depan birokrasi sangat dipengaruhi oleh sikap para ASN dalam menjaga netralitasnya.
“Kita mau kasih buruk birokrasi kita atau buat lebih baik, itu tergantung kita. Jadi, jagalah netralitas kita,” ujar Amujib.
Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa ketidaknetralan tidak memberikan keuntungan, tetapi justru dapat berujung pada sanksi yang berat, termasuk pemecatan dari status ASN. Ia juga mengingatkan agar ASN bijak dalam menggunakan media sosial, menghindari unggahan atau aktivitas yang berpotensi melanggar aturan netralitas.
> “Jangan sampai kita hanya bisa bercerita tentang teman-teman yang keluar dari ASN karena melanggar netralitas. Media sosial juga harus kita jaga, karena pelanggaran di sana juga bisa berakibat fatal,” tegasnya.
Amujib mengajak seluruh ASN di Sulbar untuk tidak hanya menjaga netralitas, tetapi juga mendukung terciptanya proses demokrasi yang sehat di provinsi ke-33 Indonesia itu. Ia menekankan bahwa sanksi atas pelanggaran netralitas bukan datang dari daerah, melainkan langsung dari pemerintah pusat, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB.
“Mari kita bersama-sama menjaga demokrasi di Sulbar ini agar berjalan baik. Sanksi bukan dari kita, tetapi dari pusat. Aturannya sudah jelas,” pungkasnya.
Dengan kegiatan ini, diharapkan ASN Sulbar mampu menjadi teladan dalam menjaga integritas birokrasi dan menciptakan Pilkada yang adil serta demokratis.
***(Rls/Kml)***
