Bekasi, MCNN.Com – Pelaksanaan Pembangunan balai desa Bantarsari kecamatan Pebayuran, Bekasi mendapatkan perhatian khusus dari Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Pembela Tanah Air ( Peta).
Ketua Perwakilan Anak Cabang ( PAC ) LBH Peta Pebayuran , Tubagus Ahmad Mursyidi Al khon mengatakan bahwa pembangunan balai desa yang menggunakan anggaran negara sebaiknya transparan terutama dalam Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) .
” Masyarakat harus tahu RAB sebab itu adalah hak mereka, sehingga mereka ( masyarakat -red ) dapat mengawal penggunaan anggaran yang sumbernya dari anggaran daerah maupun pusat, ” jelasnya ( 30/10/2020).
Ahmad pun menambahkan bahwa masyarakat berhak mengawasi pekerjaan apa saja yang ada didesa, yang menggunakan anggaran negara dan aparatur negara dalam.hal ini kepala desa pun dituntut transparan.
Sementara itu ketika di konfirmasi oleh wartawan MCNN.Com Ika kepala desa Bantarsari mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui jumlah penganggaran dan jika ada masyarakat yang mau tahu RAB untuk pembiayaan pembangunan balai desa Bantarsari silahkan menghubunginya.
” Saya tahu , jika ada masyarakat yang mau jelas silahkan datang ke saya, ” singkatnya.
Ketika dtanyakan mengenai instruksi kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( PDTT ) yang menyatakan bahwa seluruh kepala desa di Indonesia diwajibkan memasang spanduk atau baliho rincian anggaran tentang desa , Ika belum dapat dikonfirmasi lebih lanjut.
Hal ini sesalkan oleh Ani Rukmini ketua komisi I DPRD Kabupaten Bekasi dari F – PKS , beliau mengatakan bahwa untuk menjadikan pemerintahan yang good governance dan clean goverment aparatur pemerintah yang melaksanakan pembangunan yang menggunakan anggaran negara harus benar – benar dipertanggung jawabkan penggunaanya walaupun satu rupiah.
” Aparatur negara walau pun ditingkat desa harus disiplin dalam menggunakan anggaran negara sebab itu adalah amanah yang harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan, ” jelasnya ( 30/10/2020).* ( Apen)
