KABUPATEN TANGERANG, Cybernewsnasional.com — Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang menggelar aksi damai di Kantor Pemerintah Kabupaten Tangerang, menyoroti proyek strategis nasional (PSN) PIK-2 yang tengah digalakkan di Kabupaten Tangerang, Banten. Rabu (18/12/2024).
Aksi ini merupakan bentuk protes atas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar akibat proyek besar tersebut.
Berdasarkan pernyataan dari FAM, proyek PIK-2 dianggap sebagai sebuah ambisi pembangunan yang mengabaikan hak-hak dasar masyarakat.
Aksi ini dimulai dengan seruan tegas: “Atas Ambisi Pembangunan, Kita Diusir Paksa!” Mahasiswa dan masyarakat yang terlibat dalam aksi tersebut menyoroti bahwa pengembangan PIK-2 hanya akan memperburuk konflik agraria dan merampas hak atas penghidupan, pangan, tempat tinggal, serta lingkungan yang layak bagi warga lokal, terutama masyarakat adat, petani, dan nelayan.
Pengusiran dan Perampasan Hak Tanah
Menurut FAM, proyek PSN ini menambah daftar panjang pelanggaran hak-hak rakyat yang sebelumnya juga terjadi di proyek PIK-1, Rempang, dan IKN. Dikatakan bahwa pengusiran secara sistematis terhadap penduduk setempat mengarah pada perampasan tanah dan sumber daya alam mereka. Banyak warga yang dipaksa melepas hak atas tanah mereka dengan harga yang sangat rendah, antara 30.000 hingga 50.000 per meter persegi, tanpa ada kesepakatan yang adil antara pengembang dan pemilik tanah.
Tanah yang dulunya digunakan untuk pertanian dan tambak nelayan digusur tanpa peringatan. Laut yang menjadi sumber penghidupan nelayan pun dipagari, sementara nelayan dilarang mencari hasil laut di luar area yang telah dirampas oleh proyek PIK-2.
Mahasiswa yang terlibat dalam aksi ini juga menyebutkan bahwa proses galian C ilegal semakin memperburuk situasi, dengan truk-truk tanah yang terus beroperasi, menyebabkan kecelakaan dan banyak korban jiwa.
Tuntutan Tegas Mahasiswa
Dalam aksi ini, Forum Aksi Mahasiswa Tangerang menuntut beberapa hal sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah dan pengembang yang dianggap tidak menghargai hak asasi manusia. Adapun tuntutannya adalah sebagai berikut:
1. Tangkap dan adili mafia tanah yang terlibat dalam pengambilalihan lahan secara ilegal.
2. Copot Kepala Dinas BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang dinilai lalai dalam pengelolaan hak tanah rakyat.
3. Tolak proyek PIK-2 yang ditetapkan sebagai PSN.
4. Usut tuntas praktik galian C ilegal yang merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan warga.
Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan hak rakyat yang terabaikan dalam proyek pembangunan yang justru menguntungkan kelompok oligarki dan kekuasaan modal.
Dalam orasi mereka, mahasiswa mengingatkan pemerintah bahwa hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dicabut, dan pembangunan harus memanusiakan manusia serta menghormati hak-hak dasar setiap warga negara.
Revolusi Rakyat untuk Kemerdekaan
FAM Tangerang menegaskan bahwa jika proyek-proyek seperti PIK-2 terus dilaksanakan dengan cara yang merugikan rakyat, maka revolusi rakyat menuju kemerdekaan penuh adalah langkah yang harus ditempuh.
“Jika penjajahan seperti ini tetap dilakukan, maka dengan kesadaran penuh, revolusi rakyat menuju merdeka 100% harus dilakukan dengan perjuangan yang kongkret, progresif, masif, dan revolusioner,” tegas orator aksi tersebut.
Aksi ini diakhiri dengan seruan semangat perjuangan: “Salam Pembebasan! Merdeka! Merdeka! Merdeka!” Sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat yang terdampak oleh proyek PIK-2 dan bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.
FAM Tangerang juga menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini dan memperjuangkan hak-hak rakyat yang terpinggirkan oleh ambisi pembangunan yang tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. (Ups)
