Jakarta, MCNN – Aktivis Perempuan Papua sekaligus mantan Ketua KPU Jayapura Lidia Maria Mokay.S.Sos., mendukung keputusan Gubernur Papua yang menolak dan tidak menerima pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya Provinsi Papua An. Dance Yulian Flassy, dengan KEPPRES RI Nomor 159/TPA Tahun 2020 karena dianggap cacat demi hukum.
Berdasarkan data yang dimilikinya bahwa dari nilai hasil test seleksi calon Sekertaris Daerah Provinsi Papua, yang mana seleksinya sudah dilalui dan semua sudah selesai. Namun hasil yang ditetapkan itu ada 3 (tiga) orang dari yang mengikuti seleksi terakhir 5 (lima) orang calon Sekda. Pada seleksi terakhir 3 (tiga) orang kandidat yang lolos uji kelayakan, kemudian dari 3 (tiga) orang itu ditetapkanlah oleh tim seleksi siapa kandidat yang mendapat nilai tertingginya. Dan dalam penetapan tim seleksi itu bahwa salah satu nama calon Sekda yang nilainya tertinggi itu adalah Doren Wakerkwa.SH., dan dia itu sebagai A1/asisten 1 (satu) Gubernur Provinsi Papua.
Aktivis Perempuan Papua sekaligus mantan Ketua KPU Jayapura Lidia Maria Mokay, menjelaskan bahwa Doren Wakerkwa itulah, yang mendapatkan nilai tertinggi dari ketiga orang terakhir ini. Tetapi pada saat keluar KEPPRES RI Nomor 159/TPA tahun 2020 menetapkan kandidat nomor urut 3 (tiga) dengan nilai terendah, dialah yang diangkat sebagai Sekda.
“KEPPRES itu dikeluarkan oleh Presiden diberikan kepada gubernur untuk melantik Sekda dengan nilai terendah,” tutur, Lidia Maria Mokay saat menjelaskan kepada awak media di Pay’s Cafe Suvarna Sutera Ruko Terrace 8 Blok B No 33, Wana Kerta, Sindang Jaya, Tangerang, Rabu (2/12/2020).
Setelah KEPPRES RI Nomor 159/TPA tahun 2020 itu tiba di Papua, ditolak oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dan masyarakat Papua. Dengan alasan karena pada saat seleksi, setiap tahapan seleksi itu dilakukan penilaian – penilaian yang mereka dapatkan itu dikeluarkan ke publik agar masyarakat semua tahu siapa nilai terendah dan siapa nilai tertinggi, dari 5 (lima) peserta sampai dengan terakhir tinggal 3 (tiga) peserta yang lolos seleksi. Tetapi dari 3 (tiga) peserta itu Doren Wakerkwa yang mendapat nilai tertinggi, masyarakat semua tahu itu. Bahwa Sekda Provinsi Papua tetap yang dilantik karena mendapatkan hasil nilai tertinggi.
Lidia menambahkan, kami (AktivisPP-red) menanyakan apa dasarnya sehingga presiden memberikan KEPPRES kepada orang nomor urut 3 yang mendapatkan nilai terendah, seharusnya yang nilai tertinggi itulah yang mendapatkan KEPPRES itu.
“Tetapi malah nomor urut 3 (tiga) yang naik, ada apa ? Bisakah dijelaskan ke publik dasarnya apa, atau ada penilaian lain kalau ada penilaian lain open, kan pada saat seleksi pun dipublikasikan kepada masyarakat, orang Papua semua tahu bahwa Doren Wakerkwa itu Sekda Provinsi Papua dan siap dilantik,” tandasnya.
Tapi malah KEPPRES yang keluar untuk orang nomor urut 3 (tiga), jadi kita dalam hal ini saya pribadi (AktivisPP-red) tidak terima, karena ini sebenarnya adalah pembodohan. “Kami ini bertanya – tanya, berarti nanti kemudian suatu waktu ketika ada lagi proses – proses seleksi yang lain dan seandainya saya yang mengikuti dan mendapatkan nilai tertinggi bisa saja orang lain yang menggantikan posisi saya,” tambahnya.
Menurut Lidia, Inikan tidak baik dan ini pembelajaran yang tidak benar oleh negara, ini pemerintahan. Kalau memang nilai tertinggi ya itu kemampuan dia loh yang dia berjuang untuk mendapatkan nilai (A) misalnya, ini publik tahu. Walaupun hak preogatif oleh Presiden, tapi kalau begitu tidak usah di buka seleksi. Tunjuk saja langsung dan keluarkan SK lantik sudah silahkan mereka bekerja untuk apa susah susah.
“Sekarang di publik sendiri maupun ada beberapa kabupaten/kota di Papua yang tidak setuju dengan KEPPRES Nomor 159/TPA tahun 2020, ini bisa memicu konflik terjadi apalagi situasi politik seperti ini,” ucapnya.
Lidia berharap, situasi inikan sudah masuk bulan Natal kita mau semuanya yang aman dan nyaman, jadi kembalikan saja kepada dia, belum tentu yang lain itu mampu dia lebih baik dari 3 orang itu.
“Kembalikanlah kepada dia, Sekda itu jabatan birokrasi bukan jabatan politik dan tidak gampang semua itu melalui tahapan prestasi-prestasi,” harapnya.
Sekretaris Daerah itu jabatan yang pantas diberikan kepada Doren Wakerkwa dengan keputusan langsung, wajarlah semua untuk mengurangi konflik karena situasi politik yang berkembang di Papua dan itu tidak mudah. “Apalagi, Doren Wakerkwa memang seorang yang pantas mendapatkannya. Dirinya sudah teruji di dalam birokrasi pemerintahan maupun di segala hal dalam penanganan kasus konflik yang banyak terjadi di tanah Papua, harapan warga Papua tuh intinya Aman, Tentram, dan Damai,” tutupnya. **(Asp/Red)
