Bekasi, MCNN.Com – Pedoman Umum ( Pedum ) program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) atau sekarang lebih dikenal dengan program sembako memuat aturan lengkap mengenai penyaluran semua komoditi dari pihak suplier , E warong sampai ke Keluarga Penerima Manfaat ( KPM).
Aturan ini diperkuat dengan Permensos no 20 tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ).
Hal yang paling essensial pada Permensos tersebut adalah terdapat pada pasal 2 hurup c yang berbunyi memberikan bahan pangan yang tepat sasaran, tepat waktu , tepat jumlah, tepat qualitas dan tepat harga dan tepat administrasi.
Ketika dihubungi melalui telepon Enin pemilik E – warong yang ada di desa Bantarjaya mengatakan bahwa bagusnya memang KPM mengambil sendiri atau menggesek sendiri atmnya di E warong yang telah ditentukan.
” Lebi bagus memang digesek sendirilah jangan diwakilkan dan supliernya masih yang sama , ” jelas Enin ( 30/11/2020).
Adanya pengumpulan KPM oleh oknum RT di desa Bantarjaya masih tetap berlanjut dengan alasan menghindari kerumunan dimasa pandemi Covid 19.
” Masyarakat sudah tanda tanggan bahwa masyarakat menyerahkan penggelontoran sembako ke tiap – tiap Rukun Tetangg untuk dibagikan kemasyarakat, ” jelas salah satu penggurus Rukun Tetangga ( 05/12/2020).
Hal beda dikatakan saya seorang KPM yang tidak mau disebutkan namanya dia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah dipintai menandatangani apapun dalam program sembako.
” Saya engga pernah disuruh tanda tanggan, tiap bulan juga biasanya dikumpulkan oleh ketua RT kok, ” jelasnya ( 05/12/2020)
Sabarudin , SH direktur law firm Sabarudin dan Associate ( SNA) mengatakan bahwa ” pungutan diluar ketentuan yang dipungut oleh struktur pemerintahan itu termasuk pungutan liar dan masyarakat bisa melaporkan jika keberatan, ” jelasnya.* ( AliR – Apen)
